MEDIA MASA

MEDIA MASA DALAM PUSARAN KEKUASAAN

“Media Masa Penguasa Vs Media Masa Rakyat”

Oleh: Ridwan Mubarack

(Penulis Adalah Ketua Forum Dosen Muda/ FORDEM Cianjur dan

Pengurus KNPI Jawa Barat)

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, periksalah dengan teliti…” (Al-Hujurat: 6)

Konstelasi politik menjelang pemilu kepala daerah 9 Desember 2015 sudah semakin terasa. Bahkan, persaingan yang menjurus kepada perilaku persaingan tidak sehatpun kerap nampak dari dialektika dan wacana-wacana di media masa. Sebutlah saja media daring (dalam jaringan) yang lebih banyak didominasi oleh media social halnya, facebook, twiter,whatsapp, instagram, line, dan lain sebagainya.  Redaksi kalimat yang bernada dukungan terhadap salah satu psangan calon (paslon) hingga hujatan dari pendukung paslon yang lain, kerap mewarnai konten dari perbincangan di lini masa tersebut. Hal yang ingin penulis kemukakan dari realitas virtual ini adalah mengenai respon masyarakat yang melibatkan diri dan turut larut menjadi bagian dari proses dialektika politik menjelang pemilukada itu sendiri.

Suka ataupun tidak, dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, mulai dari pusat hingga daerah, media masa cetak dan elektronik sering memainkan peran ganda dalam menyajikan karya-karya jurnalistiknya.Alasan pragmatis kadang menjadi alasan klasik para insane media untuk berafiliasi dengan kepentingan salahsatu kandidat. Sehingga, munculah dikotomi pemaknaan khalayak terhadap media, dengan melebelkan predikat media masa rakyat versus media masa penguasa. Media masa rakyat adalah media masa yang tidak hanya menyampaikan informasi semata, lebih dari itu, media inipun bertanggungjawab secara social untuk menyampaikan informasi yang akurat, factual dan aktual. Peran media sebagai penjaga moral dan pejuang nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) menjadi landasan gerak dalam menciptakan karya-karya jurnalistiknya. Berikutnya, media masa penguasa, dalam arti sempit adalah media masa milik penguasa. Media ini bisa difahami sebagai media yang saham terbesarnya adalah milik  penguasa karena ia ditopang oleh kekuatan capital untuk memiliki dan membeli semua perangkat media, include didalamnya adalah jurnalis-jurnalis yang hidup dan menghidupi diri dalam lingkaran kekuasaan. Meski ia tahu sang penguasa melakukan abuse of power, ia tetap melaju layaknya “babi hutan”. Berikutnya pemahaman media masa penguasa dalam arti luas, adalah media yang kerap menyuarakan kepentingan-kepentingan penguasa dan kerap mengenyampingkan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Hal ini akan sangat berkorelasi erat dengan siapa meberikan apa, dan besarannya berapa. Karena alasan kontrak, dan kompenasi politik yang akan diperoleh oleh si pelaku media dari sang penguasa, akhirnya sempurna sudah media dan perangkat didalmnya menjadi jongos-jongos predator politik. Fungsi media masa sebagai sarana public yang mencerahkan, hlang sudah tergerus oleh jerat syahwat kekuasaan.

Sebagai penguat atas realitas kehidupn bermedia di negeri ini, sebutlah saja ketika pemilu presiden 2014 silam. Koalisi Indonesia Hebat dengan sosok Jokowi nya yang bertubuh kurus, versus Koalisi Merah Putih dengan prabowo sebagai komando koalisi gemuk yang kerap mencerminkan diri sebagai seorang patriot bangsa. Media masa menjadi alat propaganda strategis dan taktis dalam  mempengaruhi dan melukai benak calon pemilih. Sebutlah saja MNC Group besutan Hary Tanoe, Viva News miliknya Abu Rizal, Kompas Gramedia yang dikomandoi oleh Joacob Oetama, Group Metro dengan Surya Palohnya, dan beberapa media cetak lainnya, mereka semua menjebakkan diri dalam pusaran politik yang berorientasi pada pemenangan kekuasaan. Lantas, kalaupun demikian, pertanyaan selanjutnya, dimana peran Pers yang netral dan independen? Karena semuanya sudah berpihak pada kepentingan modal dan digiring masuk ke kancah industri media, dengan para neolib sebagai pengendali tali kekang media yang fullpower. Namun, masyarakat sudah pintar utuk menilai, mana media yang aspiratif dan berjuang untuk kepentingan rakyat, dan manapula media yang manipulative karena turut melanggengkan keangkaramurkaan pemerintahan yang korup, poin ini yang sering dilupakan oleh para pelaku media.

Dari terbentuknya koalisi "ramping" Jokowi dan koalisi "gemuk" Prabowo yang diistilahkan oleh Samandayu di artikelnya, hingga isu-isu panas yang menerpa kedua capres. Isu SARA dan tuduhan pelanggaran HAM adalah segelintir dari banyak isu panas yang dituliskan di Kompasiana. Perang isu gencar diserangkan dari pendukung kedua belah pihak sejak mereka mendeklarasikan diri hingga  jelang hari pemilihan. Peran media sangat begitu kentara. Bahkan, munculnya istilah-istilah ataupun predikat yang melekat dalam diri sang calon penguasa, tidak terlepas dari upaya pemberitaan dan pencitraan oleh media masa.

Pun demikian dengan konstelasi politik menjelang pemilukada serentak 09 Desember yang akan datang di Kabupaten Cianjur. Media-media lokal yang merupakan anak-anak perusahaan media masa nasional seolah berlomba untuk mempertegas eksistensinya sebagai Koran lokal milik rakyat Cianjur yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Cianjur secara keseluruhan. Sebutlah saja Radar Cianjur dan Cianjur Ekspres yang merupakan anak perusahaan Jawa Pos Group dibawah komando Dahlan Iskan yang kiprahnya sudah terbilang lama di Cianjur ini. Lantas, adapula harian Tribun Jabar yang indukannya adalah Kompas Gramedia, namun, khusus untuk konten pemberitaan Tribun Jabar, Koran ini lebih mempertegas kiprahnya di level regional, hal ini dapat kita simak dari konten pemberitaan yang lebih “me-regional”.

Selain group Jawa Pos dan Kompas Gramedia, untuk urusan media cetak di Cianjur ada surat kabar harian Berita Cianjur yang terbilang seumur jagung. Sebagai pendatang baru dijagat media masa, harian Berita Cianjur terbilang Koran yang cukup dapat bertahan. Dari segi layout pun terbilang artistik dengan halaman yang syarat dengan warna dan apik dalam perwajahan. Namun, sebagai penikmat berita lokal yang disajikan oleh Koran-koran lokal Cianjur, penulis mencoba mengkomparasikan isi pemberitaan yang disajikan kepada khalayak pembaca oleh Koran-koran lokal tersebut. Hal ini sebagai reaksi atas beberapa pernyataan di dunia maya baru-baru ini. Dalam proses diskusi tersebut penulis mencermati salah satu pesan facebooker yang mencoba mengkritisi perilaku media di Kabupaten Cianjur. Inti dari pesannya adalah ketidakberimbangan pemberitaan kadar pemberitaan media local terhadap ketiga paslon pemilukada lainnya. Indikasi keberpihakan terhadap penguasa dalam pemberitaan muncul dari frekwensi salahsatu media cetak local Cianjur yang getol mengkampanyekan pasangan nomor urut 2. Namun, apakan benar bahwa media local Cianjur sudah dikondisikan dan dijanjikan “Sesuatu yang Manis” oleh penguasa dan koleganya, sehingga mereka melupakan fungsi sejatinya media masa dalam kehidupan berbangsa?, public lah yang akan menilainya, dan public pula yang menghukuminya dengan sangsi social, yakni tercerabutnya trust (kepercayaan) khalayak pembaca terhadap media tersebut.

Dalam hal ini, penulis sedikit sepakat atas kegelisahan yang dirasakan oleh facebooker tersebut yang  menyayangkan kadar keberimbangan pemberitaan pasangan calon (paslon) peserta pemilukada Cianjur Desember mendatang.,yang terkesan sangat tidak proporsional. Sinyalemen orientasi politik media dalam memainkan perannya untuk mempengaruhi pembaca setianya, sudah dapat ditebak dari setiap rubric yang dipublish kepada khalayak. Media masa  menjadi media strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik salahsatu paslon. Sehingga tidaklah mengherankan ketika pembacapun dengan jelinya mempersepsikan salahsatu Koran lokal sebagai Korannya Bupati Cianjur yang turut berupaya melanggengkan kekuasaan  sang Bupati. Kritikan-kritikan yang bernas terhadap kinerja pemerintah jarang dilakukan oleh media ini, padahal kalaupun kita runut ulang kembali, salah satu peran media masa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai sosial kontrol terhadap pemerintah, bukan malah berkelindan dengan kekuasaan yang tidak berpihak kepada pemberdayaan mentalitas bangsa.  

Media masa sejatinya adalah “watch Dog” anjing penjaga yang bertugas mengawasi dan menjaga kinerja pemerintah. Bukan malah sebaliknya menjadi anjing pemburu kekuasaan dan turut larut dalam pesta-pesta rakus penguasa, dengan mengorbankan hak-hak masyarakt sipil dalam memperoleh hak pendidikan politik dari media tersebut. Hal yang terkadang dilupakan oleh para praktisi media dalam melaksanakan aktivitas jurnalistiknya, baik pada saat investigasi maupun reportase mendalam, adalah godaan materiil dari para penguasa yang kerap mematikan idealisme dan netralitas media dalam karya-karya jurnalistiknya. Inilah yang sering penulis istilahkan dengan “malapraktik jurnalistik” dalam aktivitas bermedia. Perilaku malapraktik dalam dunia jurnalistik jauh lebih berbahaya daripada malapraktik dalam dunia medis. Dalam satu kesempatan mantan Presiden SBY sempat merefleksikan kegelisahannya atas media, ia tegas menyatakan bahwa media masa kita adalah media rakyat. "Ingat, sesungguhnya TV, radio, koran, majalah, media online bahkan sosial media itu milik publik. Maka sesuai dengan semboyan pers Indonesia, dari rakyat dan untuk rakyat. Bukan hanya milik parpol dan calon legislatif atau calon presiden semata," ucap SBY dalam peringatan Hari Pers di Manado, Senin (11/2/2013).

SBY juga mengajak agar pers menampilkan sesuatu yang seimbang. Ada yang baik dan buruk, ada yang plus dan ada yang minus. Dia berharap media memberikan ruang bagi semua kalangan, apalagi dalam menyambut pesta demokrasi pemilu dan pemilukada. "Berikan ruang yang cukup dan relatif adil. Kalau adil barangkali sulit, saya harus realistis, jadi kepada pemilik dan manajemen semua media berikan ruang cukup dan relatif adil bagi peserta pemilu baik legislatif dan pemilihan presiden," jelasnya. Jika diperhatikan dengan seksama, apa seburuk itukah pers Indonesia di zaman sekarang? Sampai seorang Presiden ikut menyentil, menyindir dan memperingatkan yang berkaitan dengan dunia pers yang mulai tercium bau politik di dalamnya. Perkataan tersebut keluar, entah datang dari dirinya sebagai Presiden RI yang memang harus peduli terhadap rakyatnya, entah pula datang dari dirinya sebagai petinggi salah satu patai politik yang kerap kali disudutkan oleh media-media yang notabene milik partai oposisinya di tahun 2014 lalu.

Penyampaian pesan yang tidak berimbang bahkan salah dalam penyajian informasi kepada sidang pembaca, akan berakibat fatal karena media masa memiliki potensi untuk dapat menghitam-putihkan paradigm berpikir sekaligus mempersuasi khalayak untuk mau membenarkan setiap informasi yang disajikan. Inilah salahsatu bukti kehebatan media sebagaimana yang ditegaskan oleh Charles de Montesquie, bahwa demokrasi di sebuah Negara ditopang oleh 4 hal, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Pers sebagai kekuatan ke empat.

Dalam ilmu komunikasi masa, kita mengenal teori Jarum Hypodermik (Hypodermic Nedlle Modle) Elihu Katz yang dipopulerkan pada tahun 1930. Ia  menegaskan peran media sebagai sesuatu yang fullpower. Menurut teori ini, ketika public berinteraksi dengan media masa, publik yang berperan sebagai komunikan terkesan pasif, sedangkan media berperan lebih aktif. Artinya, setiap apa yang disajikan oleh media akan dianggap sebagai sebuah kebenaran realitas yang mewakili keseluruhann realitas yang ada (teori kultivasi George Garbner pun menyatakan demikian). Pesan informasi dianalogikan sebagai serum dan media sebagai jarum suntik yang siap di injeksikan kepada pasien kapan dan dimanapun. Khalayak pembaca yang lebih banyak berpean sebagai pasien, tidak bisa berbuat banyak selain menerima isi dari serum (infromasi) secara keseluruhan tanpa memfilter akan kebenaran informasi tersebut.    

Sejatinya, media masa mempunyai peran yang jauh lebih agung dari sekedar memperoleh kompensasi politik dari penguasa yang mereka perjuangkan. Lebih dari itu, media masa baik cetak ataupun elektronik, mengemban misi kemanusiaan yang sangat mulia yakni empowering people, fungsi memberdayakan masyarakat dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) adalah hal yang tidak bisa dinafikan oleh media. Media masa berkewajiban memberikan informasi yang akurat, memberikan pencerahan pendidikan politik, mengawasi dan mengevaluasi segala kinerja pemerintah,  mengawal demokrasi kerakyatan, dan menghibur masyarakat atas kepenatan politik yang ambigu, (mengutip kalimat sang facebooker-pen).

Sang penulis buku fenomenal Sejarah Tuhan, Karen Amstrong, tegas menyatakan bahwa humanisme adalah agama baru tanpa eksistensi Tuhan. Semua umat manusia lintas sara meyakini kebenaran semangat nilai humanis, seperti halnya semua orang berhak untuk memperoleh informasi yang aktual dan faktual, semua orang berhak sekaligus berkewajiban untuk memperoleh dan memperjuangkan kebenaran sebagai sebuah nilai dan tujuan akhir kehidupan. Pun demikian dengan berpolitik, media yang merupakan kolektivitas idealisme dan kepentingan personal berkewajiban mengawal, menjaga moralitas masyarakat sekaligus para penguasanya untuk dapat mengimplementasikan semangat hidup Berakhlakul Karimah. Hidup berinteraksi tanpa kepalsuan dan intimidasi, tanpa kebencian dan anarkhi, tanpa upaya hegemoni atas nama jiwa penguasa terhadap budaknya,  serta tanpa perilaku  rakus kekuasaan dan jabatan. Yakinilah tiada pesta yang tiada berakhir. (Wassalam)  

*Disarikam dari berbagai sumber.

                                                                                                Cianjur, 29 September 2015