BURUH MIGRAN

BURUH MIGRAN;

EKSPLOITASI, DEVISA dan HARGA DIRI BANGSA

Oleh: Ridwan Mubarack S.Sos., M.Ag

(Penulis Bergiat di Fikom UT, UNPI, UNSUR, dan

Pengurus ICMI Kab. Cianjur)

                            

            Banyak kasus kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, menambah panjang nestapa kaum hawa. Ragam bentuk eksploitasi dilakukan penyalur, majikan dan pihak-pihak tertentu hanya untuk mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan nilai kemanusiaan. Belum lagi proyek ini bermasalah secara syar’i, secara kultur ketimuran-pun sebenarnya agak sedikit bergesekan. Jika memang demikian mengapa tidak dihapuskan saja?.

            Indonesia negara dengan jumlah penduduk ke-empat terbesar di dunia dengan urutan Cina, Amerika, India kemudian Indonesia. Merupakan salah satu negara terbesar pemasok tenaga kerja murah. “Murah..?” ya memang murah jika dibandingkan dengan upah para pekerja dari negara-negara lain seperti Filipina, India, Pakistan, dsb. Apalagi jika merujuk kepada standar gaji internasional sangat jauh dari layak, pantaspun tidak.

            Di Provinsi Jawabarat ada beberapa kabupaten yang dikenal sebagai daerah penyuplai TKI/ TKW terbanyak dalam setiap tahunnya. Diantaranya Indramayu, Cirebon, Majalengka, Garut, Purwakarta, dan tidak ketinggalan tentunya Kab. Cianjur sebagai salah satu kabupaten yang paling getol “mengekspor” manusia-manusia pekerja ke luar negeri terutama Arab Saudi.

            Ada apa sebenarnya dibalik motif bisnis ini? Apakah memang ada satu ikatan emosional antara warga Cianjur melalui Gerbang Marhamahnya dengan masyarakat Arab Saudi yang kental dengan nuansa syariat Islamnya?. Atukah mungkin ada trik dan intrik lain, misalnya dengan pemberitaan salah satu media cetak lokal yang menyatakan bahwa devisa yang dihasilkan para buruh migran (TKI/ TKW) dari Kab. Cianjur pertahunnya jauh lebih besar yakni sekitar 192 Miliar jika dibandingkan dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang hanya 66 Miliar pertahun.

            Jika logika sederhana ini yang dipakai, sangatlah logis mengapa masih banyak buruh migran yang diberangkatkan setiap tahunnya dari Kab. Cianjur. Lantas adakah suatu proses advokasi hukum dan peraturan daerah (perda) yang sistematis guna melindungi para pekerja ini dari tindakan kriminal yang senantiasa mengintai jiwa dan raga mereka.  

            Miris memang, ketika banyak dari anak bangsa ini yang berkerja ke luar negeri tanpa diimbangi dengan skill yang mumpuni dan bekal ilmu pengetahuan yang memadai. Tak sedikit pula dari para buruh migran yang notabene saudara sebangsa dan setanah air bahkan ada dari sebagaian mereka yang satu akidah dengan kita, berangkat hanya dengan modal nekad karena terdesak kebutuhan ekonomi di dalam negeri.

            Sehingga banyak sudah kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh para majikan kepada para buruh internasional asal Indonesia, bahkan saking kerasnya deraan yang diterima, baik mental (intimidasi kejiwaan) maupun fisik (pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan) tak terhitung nyawa yang tercerabut sia-sia, apakah lantas pengorbanan para TKI ini masih kurang dan harus ditambah lagi dengan lebih banyak mengirimkan para TKW berikutnya? Bagaimana sikap pemerintah menyikapi permasalahan global bangsa ini?.

Masih segar dalam ingatan kita ketika seorang Nirbala Bonat, TKW asal Nusa Tenggara Timur yang fisiknya melepuh karena didera dengan siksaan setrika panas dan siraman air mendidih oleh majikannya diluar negeri. Berikutnya kasus meninggalnya TKW asal Cianjur pada bulan Maret 2005, dan jenazahnya baru diberikan kepada keluarganya 3 bulan kemudian oleh pihak pemerintah dan pihak terkait. Kasus seperti ini merupakan bagian kecil dari fenomena gunung es permasalahan TKI yang sebenarnya. Yang nampak ke permukaan mungkin hanya 2 sampai 3 kasus saja yang berhasil di ekspos oleh media massa, dibawah sana, berjuta kasus yang tiada terselesaikan bahkan sengaja “dipeti es-kan” karena alasan-alasan politis dan ekonomis. Sehingga kasus tinggalah kasus, tanpa proses investigasi dan peradilan dari pihak pemerintah Indonesia.

Dilema Menjadi Buruh Migran

Kenapa banyak dari kaum perempuan kita memutuskan untuk menjadi TKW?. Selidik punya selidik ada beberapa sebab yang melatarinya. Pertama, kelemahan iman. Godaan pencapaian materi setinggi-tingginya, membuat mereka mengabaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu. Cerita tetangga yang baru saja pulang kerja dari luar negeri, dengan membawa segepok duit dan perhiasan, membuat mereka semakin ngiler untuk berangkat.

Kedua, lemahnya wibawa suami dan tidak berfungsinya dirinya sebagai pemimpin rumah tangga. Akibatnya, ia tak mampu mencegah isterinya untuk berangkat kerja ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh dominasi isteri dalam rumah tangga, sehingga suami nyaris tidak mempunyai keputusan yang berarti. Sebab lain adalah, karena suami tidak berkerja, alias pengangguran atau memang dasarnya sang suami malas untuk berkerja. Akhirnya, guna menjaga kelangsungan asap dapur, sang isteripun berkerja.

Ketiga, keinginan meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut pengamatan penulis, mereka yang berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW, bukan disebabkan oleh kemiskinan akut yang mereka derita. Buktinya, mereka mampu mendapatkan uang untuk keperluan tiket dan paspor ke luar negeri. Seringkali tanah dan rumah-pun dijual untuk memenuhinya.

Keempat, pengaruh media masa dan dampak globalisasi sajian-sajian sinetron yang semakin marak belakangan ini dengan menjual bahkan memberi mimpi-mimpi indah tersendiri bagi kaum hawa. Siapa yang tak tergiur dengan rumah mewah dan perhiasan melimpah? Masalahnya, di daerah ekonomi sentralistik yang berlaku di negeri kita tidak memberi ruang cukup untuk menderapnya roda perekonomian secara signifikan. Alih-alih buat hidup mewah, buat makan saja susah. Kelima, tidak adanya political will pemerintah untuk mengatur permasalahan ini.

Betapapun hal ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran pemerintah. Lebih disayangkan tak satupun kebijaksanaan pemerintah yang bisa dijadikan solusi. Sementara itu berita-berita mengenai penganiayaan yang dialami oleh TKI/ TKW terus menambah coreng-moreng wajah Indonesia di mata dunia internasional. Meninggalnya seorang anak (TKI) bangsa Indonesia di luar negeri, kadang tidak menjadi perhatian serius para elit ploitik, karena tidak memiliki nilai ekonomis-pragmatis. Berbeda manakala ada seorang Amerika ataupun Turis Eropa yang meninggal di negeri orang, mereka dengan sigap menuntut keadilan, mengerahkan semua kekuatan untuk membela kehormatan anak negerinya, terlepas kematian yang menimpa turis asing tersebut motifnya benar atau salah.

Penulis, sering mengasumsikan nilai mata uang yang ada di dunia ini dengan nilai kemanusiaan bangsa-bangsa di dunia. Sebagai contoh, nilai 1 dolar Amerika berbanding Rp.9.000,- rupiah mata uang kita. Hal ini berarti bahwa nilai 1 nyawa orang Amerika setara dengan 9.000 nyawa rakyat Indonesia. Meskipun memang parameternya kurang ilmiah, namun realitas membuktikan demikian, kembali kepada penilaian anda seperti apa menyikapinya.

Proyek “eksport” manusia ini juga bermasalah dari sisi syari’ah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Umar Ra. Rasulullah pernah bersabda, “Tidak halal bagi seorang wanita untuk bersafar (bepergian) lebih dari tiga hari kecuali dengan suami atau muhrimnya”. Belum lagi persoalan meninggalkan anak dan suami yang membuat perempuan pekerja tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan isteri. Dalam kondisi demikian, mungkinkah keluarga sakinah, mawadah, wa Rahmah yang merupakan impian setiap muslim dapat terwujud?, jawabnya tentu saja Tidak.

Lantas bagaimana solusinya? Dalam hal inui, pemerintah harus tegas melarang pengiriman TKW ke luar negeri. Seruan dan peringatan untuk menghentikan penempatan TKW ke Arab Saudi jika tidak bisa menjamin dan hak-hak perlindungan atas mereka para pahlawan devisa, kerap dilontarkan ormas-ormas Islam. Namun lacur, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Teriakan dan kritikan seolah sesuatu yang biasa-biasa saja bagi pemerintah, pengiriman TKW bukannya surut malah makin menjadi. Seolah memang ada sindikat dan mafia yang senagaja menumbuhsuburkan bisnis eksploitasi manusia di persada ini. karenanya berhati-hatilah dengan praktek penjualan perempuan (women trafficking) yang terselubung, apalagi yang dilindungi oleh Undang-undang seperti halnya TKI/ TKW.

Kita harus memiliki sekaligus mempertahankan harga diri kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, sebagai hamba Tuhan yang memiliki hak asasi. Bumi Indonesia yang kaya raya, masih sanggup menampung kaum perempuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Tugas pemerintahlah untuk menciptakan lapangan kerja yang khusus untuk perempuan, memanusiakannya, sekaligus mengukuhkan kaum hawa sebagai tiang penopang ajengnya NKRI. Kreatifitas perempuan harus diberdayakan sesuai fitrah mereka. Terlalu banyak lapangan kerja untuk meniti karier bagi permepuan-perempuan Indonesia, jika saja pemerintah mempunyai kesungguhan dan itikad baik dalam menangani masalah akut pahlawan devisa Indonesia  saat ini. (Zona Merah)

                                                                                                     Cianjur, 05 April 2013

                                                                                                                Penulis