KOALISI GEMUK DALAM PUSARAN PEMILUKADA

KOALISI GEMUK DALAM PUSARAN PEMILUKADA

“Koalisi Rakyat versus Koalisi Birokrasi”

Oleh: Ridwan Mubarack

(Penulis Adalah Ketua Forum Dosen Muda/ FORDEM Cianjur dan

Pengurus KNPI Jawa Barat)

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yag dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui “ (Al-Qur’an, S.Al’Anfal; 27)

Gegap gempita suasana menjelang pemilukada serentak 09 Desember 2015 yang akan datang sudah sangat terasa. Kabupaten Cianjur adalah salahsatu kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi daerah serentak di Indonesia. Tahapan demi tahapan dalam penyelenggaraan pemilukadapun tengah dilakukan, mulai dari pendaftaran bakal calon, verifikasi, pengundian nomor urut, penjadwalan kampanye, hingga menjelang hari H pencoblosan didalam bilik suara, terus dipersiapkan oleh penyelenggarara pemilu KPU. Kemeriahan menjelang pemilukada, tidak berhenti di KPU dan perangkat turunannya saja, hampir disemua pelosok kabupaten Cianjur, atribut kampanye berserakan, antara paslon (pasangan calon) yang satu dengan yang lainnya saling berlomba seolah tdak mau kalah dari sisi jumlah dan ukuran alat kontak kampanye.

Mencermati pesta demokrasi pemilukada di Cianjur, ada bayak isu seksi untuk dapat kita cermati, diantaranya wacana tentang kurang populernya paslon no urut 1 Deni-Zaini jika dibandingkan dengan paslon lainnya, wacana politik dinasti yang menerpa pasangan nomor urut 2 IRM-Herman, dan wacana tentang putera daerah dan non putera daerah yang menerpa paslon nomor urut 3 Suranto-Oki. Isu-isu ini kian hari kian mengemuka, dan masyarakat sebagai calon pemilihpun sudah memaklumi itu. Terkait dengan squad ataupun pasukan dari ketiga paslon tersebut, penulis meyakini, ketiganya sudah mempersiapkan strategi yang paling mantap dan jitu dalam usahanya memikat hati calon pemilih. Ada yang dengan cara-cara “halal” namun ada juga yang dengan cara-cara “haram” dalam ikhtiarnya untuk memperoleh kemenangan dalam kompetisi pemilukada tersebut.

Terkait dengan siapa mendukungg siapa, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Suranto-Oki, secara matematik lebih unggul jika dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Delapan partai, terdiri dari PDIP, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, PPP, Hanura, dan Terakhir Demokrat (36 Kursi Legislatif), yang bergabung dan berkoalisi mengusung paslon Suranto-Oki. Belum lagi banyaknya organisasi relawan di luar struktur partai politik yang terus tiada henti memberikan dukungan kepada paslon Suranto-Oki, halnya organ relawan POSPERA (Posko Pemenangan Rakyat) yang menyebar hingga ke pelosok. Jika melihat banyaknya dukungan parpol dan organ relawan, penulis meyakini 50% kemenangan bagi kubu Suranto sudah di atas kertas. Namun benarkah semudah itu? Kita coba analisa lebih lanjut.

Untuk pasangan IRM-Herman sendiri, yang merupakan  calon “pewaris” kekuasaann sang ayah, hanya didukung 3 partai saja, yakni Golkar, PKB, dan PBB, jelas secara kuantitas, pasangan ini kalah jumlah. Jika hanya mengandalkan kemampuan mesin politik dari tiga partai pendukung akan sangat sulit, karena tidak sedikit akar rumput yang masih berperilaku liar dalam menentukan pilihannnya. Asumsi bahwa yang membuat komitmen hanya di tingkatan elite politik saja ketika perahu berlabuh dan menambatkan jangkar politiknya, tidak merembes hingga ke konstituen politik ditingkatan terendah, tidak bisa dinafikan, baik dari kubu Suranto maupun IRM. Namun, berkaca pada pemilu legislatif 2014, Irvan Rivano Muchtar, caleg DPRD Provinsi Jabar dapil 3 dari Partai Demokrat meraih suara terbanyak kedua DPRD provinsi setelah Irianto Sidik Syafiudin (Yance) dapil 9 dari partai Golkar.

Hasil rapat pleno penetapan kursi dan caleg terpilih pada 13 Mei 2014 lalu, KPU Jabar, menetapkan Irvan terpilih menjadi anggota DPRD Jabar dengan raihan suara sah 130.399 suara. Melenggangnya Irvan ke Gedung DPRD Provinsi Jabar, merupakan prestasi khususnya bagi Partai Demokrat Cianjur. Irvan merupakan pendatang baru didunia politik tingkat provinsi saat itu. Keberhasilannya, tidak lepas dari upayanya meraih hati masyarakat dapil 3 Jabar dengan cara blusukan menemui warga. Bulusukanya itulah, yang dinilai masyarakat bahwa Irvan dekat dengan rakyat, khusunya masyarakat kecil sehingga masyarakat tak ragu lagi untuk menentukan pilihan kepadanya. (aspirasirakyat.com). Belum lagi, paslon IRM-Herman didukung oleh kekuatan birokrasi, entah dengan cara-cara persuasif ataukah koersif, yang jelas ia memang memenangkan kompetisi pada saat itu. Hal inilah yang sebenarnya harus menjadi bahan pertimbangan paslon yang lain baik Deni maupun Suranto.

Koalisi gemuk yang ada di kubu Suranto, menjadi satu fenomena politik tersendiri yang sangat menarik bagi penulis. Pasangan yang mengusung Jargon “PERUBAHAN” ini merepresentasikan semangat penyadaran dan perlawanan masyarakat yang selama ini terkesan “gelisah” atas pola kepemimpinan Bupati yang dianggap “kurang cakap” dalam mengelola Cianjur dalam kepemimpinannya. Suranto selaku wakil bupati, mencoba melakukan semangat perlawanan atas hegemoni bupati selama ini. Ia menjadi potret figur yang “terdzalimi” oleh gaya politik sang bupati, hal ini bisa kita simak dari banyaknya pemberitaan yang menampilkan ketidakharmonisan antara Bupati TMS dan Wabup Suranto dipanggung birokrasi pemda Cianjur. Hal lainnya bisa kita lihat dari realitas kegelisahan masyarakat di berbagai media social yang banyak mengkritisi infrastruktur di Kabupaten Cianjur yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan tetangganya Kab. Purwakarta dan Kab. Bandung.

Efek dominopun terjadi, diantaranya Cianjur dihapus dari tujuan wisata Jawa Barat dan nasional. Bahkan baru-baru ini Cianjur mendapatkan kritikan dari menteri pendidikan dan kebudayaan Anis Baswedan, bahwa perkembangan kemajuan pendidikan di Kabupaten Cianjur tertinggal jauh dari kota/kabupaten lain. Belum lagi masalah alih fungsi lahan sawah produktif menjadi industri murni, mutasi pejabat yang terlampau sering, permasalahan TKW yang tidak  mengenal ujung pangkal, hingga isu korupsi pejabat, dan banyak lagi masalah lainnya yang menggantung di tatar santri ini. Hal lain yang menjadi penegas atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja bupati adalah maneuver politik Partai Demokrat yang menjatuhkan pilihan politiknya kepada paslon Suranto-Oki di detik-detik terakhir, padahal selama ini publik mengetahui bahwa Partai Demokrat adalah induk semang kepentingan politik TMS dan IRM. Diantara keduanya, baik demokrat dan Bupati secara personal, telah mewujud politik simbiosis mutualisme, saling membesarkan dan saling menguntungkan diantara keduanya selama pemilu legislatif dan pilpres beberapa waktu yang lalu. 10 anggota legislatif partai demokrat DPRD Cianjur, sebahagian besar (kalaupun tidak semuanya) adalah orang-orang yang dibesarkan dalam lingkaran kekuasaaan bupati dan puteranya.

Keharusan untuk melakukan politik balas budi (politik etis) meminjam istilah Van Deventer, atas jasa-jasa sang induk semang, sesuatu yang memang harus dibayar mahal oleh para politisi Demokrat Cianjur dalam menentukan sikap politiknya. Berikutnya, akan muncul ambiguitas politik dari para politisi Demokrat terhadap realitas politik yang mengharuskan mereka untuk turut berpartisipasi aktif dalam memenangkan paslon Suranto-Oki. Disatu sisi, balas budi politik harus dilakukan terhadap paslon IRM-herman, namun di sisi lain, keputusan partai Demokrat Cianjur dengan kepemimpinannya yang baru, mengharuskan mereka untuk memenangkan paslon Suranto-Oki, jika tidak, sangsi tegas akan diberikan kepada kader partai yang “makar” terhadap keputusan partai, tidak tanggung-tanggung, Dewan Pimpinan Partai (DPP) Demokrat melalui Sekretaris Jenderal, Hinca Panjaitan, menegaskan bakal memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada kader maupun pengurus Partai Demokrat Cianjur yang berkhianat dan tidak lagi sejalan dengan perintah dan garis keputusan partai. Hal itu dilakukan agar apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan partai berkenaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2015 mendatang, yakni target untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, H dr Suranto MM dan Alwin Rahadian SH MAP (Oki), sesuai dengan jalur partai.

Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari realitas politik di atas, pertama, Partai Demokrat Cianjur melakukan aktivitas politik bersih-bersih dan cuci tangan atas kepemimpinan Bupati yang sebentar lagi akan lengser dari tahta kekuasaannya, hal ini tentunya atas pertimbangan dan prediksi politik kedepan yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi kepentingan politik Demokrat itu sendiri. Kedua, meskipun legalitas formal yuridis keberpihakan demokrat secara utuh telah diberikan kepada paslon Suranto-Oki, tidak ada jaminan bahwa 10 anggota legislatif yang telah berhutang banyak terhadap penguasa akan memaksimalkan perannya untuk memenangkan paslon nomor urut 3 pada ajang kompetisi pemilukada nanti. Alih-alih turut memenangkan, mungkin saja para politisi Demokrat Cianjur malah melakukan infiltrasi dan agitasi politik langsung ke “dapur politik” Suranto. Hal ini yang memang harus diwaspadai kubu Suranto, karena politik memang The Possible Art’s, seni segala kemungkinan, dan segala sesuatunya mungkin saja terjadi dalam hitungan detik, termasuk pengkhianatan dan kamuflase politik untuk mengalahkan lawan.  

             Terkait dengan koalisi gemuk Suranto-Oki, hal ini bisa menjadi satu peluang sekaligus tantangan politik tersendiri. Diperlukan figur pemersatu lintas SARA, dan lintas kepentingan politik, jika tidak, peluang untuk memenangkan kompetisi hanya isapan jempol belaka dan kekuatan pasukan pemenangan yang begitu banyak akan menguap tanpa jejak. Karenanya, kehadiran figur ketua tim pemenangan haruslah pribadi yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas kepemimpinan yang kuat. Ia haruslah pribadi yang memahami konsep manajerial, leadership, dan memahami psikologi personal serta psikologi organisasi yang komprehensif. Perlu sosok manajer yang mampu memaksimalkan sekecil apapun potensi yang dimiliki oleh pasukan. Sosok ketua tim pemenangan harus dapat berempati dan mewakili semua unsur kepentingan aktivis parpol dan organ relawan yang tengah berjibaku memaksimalkan mesin politiknya untuk mendulang suara demi pemenangan pemilukada nanti. Empat tekhnik komunikasi politik, persuasif, Informatif, koersif, dan komunikasi masa seyogianya diimplemntasikan ke seluruh elemen tim pemenangan.   

Koalis gemuk, kabinet pelangi, Kabinet Gotong Royong, atau apapun redaksi kalimatnya, sangat rentan dan riskan untuk terjadinya konfik-konflik internal-horizontal, karena di dalamnya banyak melibatkan kekuatan personal, komunal, dan partai politik. Sebagai referensi, pilpres 2014 yang lalu, antara koalisi gemuk KMP yang mengusung Prabawo versus koalisi ramping KIH yang mengusung Jokowi. Prabowo yang “merepresentasikan” bagian dari penguasa orba, tidak berdaya menghadapi Jokowi yang “mewakili” masyarakat kecil dan orang-orang yang tertindas. Menjelang pemilukada nanti, peristiwa pilpres ini patut dijadikan acuan. 

Jika kekuatan tidak dimanej dengan apik, energi politik baik moril maupun material, akan terkuras habis hanya untuk mengurusi konflik-konflik internal yang tidak perlu terjadi, belum lagi ancaman dari rivalitas politik yang didukung oleh kekuatan birokrasi yang massif (termasuk oknum KPU dan oknum perangkat turunannya yang telah teruji memenangkan anggota legislatif  dapil 3 Partai Demokrat untuk DPRD I Jawa Barat dengan perolehan suara yang sangat maksimal), hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kubu Suranto-Oki. Banyaknya stempel dan warna bendera yang memberikan legitimasi politik, tidak lantas dapat dijadikan acuan  untuk memenangkan perlombaan. Kompensasi kemenangan hanya akan didapatkan oleh mereka yang fokus pada ikhtiar-ikhtiar politik yang maksimal, dengan tiada melewatkan barang satu detikpun untuk memobilisasi  masa melalui penyadaran politik dan pendekatan persuasif agar mau berjuang bersama-sama demi garis finish kemenangan.

Dalam konsep Causality of Law, ikhtiar yang maksimal haruslah berbanding lurus dengan hasil yang maksimal pula. Pasifnya mesin politik dalam berjuang adalah bentuk kejahatan dan pengkhianatan terhadap komitmen politik itu sendiri, dan penulis mencermati, hingga saat ini mesin politik dari semua paslon belum menjalankan tupoksinya secara maksimal. Sikap diam dan menunggu dalam aktivitas berpolitik adalah masuk dalam kategori crime of silent, atau kejahatan dalam diam dan merupakan bentuk pengkhianatan politik. Karenanya, bagi anda  yang kini tengah terekstasi atas nikmatnya madu kekuasaan, segeralah bergerak, jika tidak kekuatan rakyat akan melumat dan merebut kembali haknya. Selamat bertanding Bung…! (Wassalam)

                                                                                    Cianjur, 27 September 2015