BUPATI GUNTING JALAN DAN JEMBATANPUN AMBRUK
“ Politik Mercusuar Bupati awal Kebangkrutan Pembangunan“
Oleh : Ridwan Mubarak (082214777004/ 085723307081)
(Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Fidkom UIN SGD Bandung, UNPI Cianjur,
dan Pengurus KNPI Jawa Barat)
“ Semulia-mulianya seorang manusia adalah seseorang yang memiliki adab (ETIKA), merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika ia berdaya dan bersikap adil ketika ia kuat “. (Alhadits).
Miris, itu mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan realitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur. Miris yang penulis maksudkan bukan pada wilayah konsep ataupun perencanaan pembangunan tersebut, karena penulis yakin, Bupati Cianjur saudara IRM dengan kabinetnya sudah memikirkan konsep pembangunan secara ideal dan matang. Buktinya, logo Cianjur Jago sebagai tagline semangat membangun Cianjur lima tahun ke depan sudah menyebar hingga ke pelosok dan sudut-sudut kota. Meskipun memang, berdasarkan survei lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami semangat Bupati dalam membangun kotanya. Tak terkecuali masyarakat Cianjur (mungkin sebagian) hingga saat ini masih belum faham dengan Cianjur Jago, dan masyarakatpun hingga detik ini masih banyak yang bertanya, rek dibawa kamana jeung rek dikumahakeun Cianjur teh?.
Sekali lagi miris. Di pusat kota, Bupati melalui dinas terkait (Bina Marga, Cipta Karya, Pertamanan, dll) disibukan dengan aktivitas pembongkaran trotoar dan pengguntingan jalan-jalan protokol (mempersempit ruas jalan, meminjam istilah Koran lokal BC). Gedung-gedung milik instansi yang dianggap tidak produktif dirubuhkan, pasar induk Cianjur di relokasi, taman-taman kota dicipta, gedung-gedung sekolah di pusat kota segera di relokasi pula, hingga wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka, menjadi agenda besar sang Bupati yang terus disorot oleh semua kalangan (Akademisi, Politisi, Birokrasi, sampai tukang terasi, mungkin). Pastinya, agenda besar pembangunan untuk menata ulang Cianjur lebih beradab, maju dan agamis, suka ataupun tidak akan menyita energi ekstra Bupati dan Kabinetnya. Bersiap-siaplah Bupati untuk mengernyitkan dahi, lebih dari biasanya. Dalam potensi besar (jabatan Bupati) selalu ada tangggungjawab yang besar pula terhadap 2,3 juta rakyat Cianjur.
Genderang pembangunan sudah ditabuh. Pembongkaran demi pembongkaran dan relokasi sarana-sarana vital milik publik, sudah dilakukan, dampaknyapun sudah dirasakan oleh masyarakat, minimal kemacetan dan kesemerautan menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Cianjur saat ini. Berikutnya, Bupati harus bergerak cepat guna merekontruksi tata ruang wilayah menjadi lebih nyaman dan memenuhi syarat estetika sebagai sebuah kota yang memang “Jago” dalam menata kotanya. Jika tidak, alih-alih pembangunan akan dimaknai sebagai solusi, yang ada agenda pembangunan akan dipahami sebagai sesuatu yang memunculkan masalah baru (biang masalah). Dengan kata lain, agenda pembangunan menjadi bahan cibiran karena tidak mewakili aspirasi warga juga tidak berbasis research akademis. Selanjutnya, jangan salahkan warga ketika banyak yang berasumsi bahwa pembangunan di Kabupaten Cianjur, tak lebih dari orderan elit politik yang hidup dalam lingkaran Bupati terpilih, demi memperoleh sisa lebih anggaran dari proyek.
Lain kota, lain desa. Jika di pusat-pusat pemerintahan Bupati tengah direpotkan dengan Konsep Cianjur Jagonya, lain halnya dengan masyarakat di Kampung Pajagan Rt. 03 Rw.02, Desa Salamnunggal, Kec. Cibeber Cianjur dengan sasak gantungnya. Sebanyak 23 orang yang tengah melintasi jembatan (sasak Gantung sepanjang 63 meter) tersebut tercebur dan hanyut ke dalam sungai Cisokan serta menenggelamkan ke 23 korban. Beruntung, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ambruknya jembatan gantung tersebut. Jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Cibeber dengan kecamatan Bojongpicung ini merupakan jembatan yang terbuat dari anyaman bambu yang dihubungkan dengan kawat sling dan merupakan jalur penghubung yang tidak pernah sepi dilintasi oleh warga dari setiap penjuru desa. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat setempat, perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2012 oleh masyarakat.
Jika kita cermati secara seksama, secara filosofis ketersediaan jembatan dalam kehidupan manusia tidak sekedar wujud fisik yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Lebih dari itu, bagi manusia yang berbudaya, jembatan adalah harapan kehidupan. Melalui bentang jembatan yuang kokoh, asa pun tumbuh dan berkembang, harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera diseberang jembatan, menjadi daya magnet tersendiri bagi warga desa untuk melintasinya. Sebaliknya, jembatan gantung yang terbuat dari bahan yang alakadarnya, selalu menggelisahakan bagi mereka yang akan melintasinya. Ancaman tercebur ke dalam sungai dan terbawa hanyut oleh pusaran air yang deras, menjadi penghambat warga desa untuk menggapai segala cita-cita, segala harapan dan keinginan, demi hidup sejahtera diseberang jembatan sana. Ya, setiap orang berhak untuk sejahtera, tak terkecuali warga kampung Pajagan yang kini jembatan harapannya ambruk karena minimnya perhatian pemerintah.
Ambruk karena minimnya kepedulian pemerintah untuk memperjuangkan nasib rakyatnya dipinggiran-pinggiran kota. Birokrasi Cianjur dan elit politiknya (terutama Bupati) hanya sibuk mempersolek wajah bagian depan (kota sebagai etalase pembangunan), dan lalai dalam usahanya untuk turut membangun insfrastruktur di pedesaan. Harusnya, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di Kampung Pajagan dengan membangun jembatan permanen yang “layak dan manusiawi” tidak harus menunggu korban terlebih dahulu, lantas seolah-olah peduli dan tergopoh-gopoh menjanjikan untuk memperbaikinya. Skala prioritas membangun Cianjur lebih beradab, menjadi sesuatu yang harus disegerakan, tanpa harus mendahulukan pencitraan melalui konsep politik “mercusuar” yang tidak mendidik. Politik mercusuar merupakan strategi kebijakan membangun kota dengan segala kemewahannya, dan menapikan kebutuhan warga desa untuk membangun kampungnya. Nampak kokoh dan gemerlap di luar, namun sebenarnya rapuh dan tidak mengakar. Politik “pembangunan mercusuar”, kini nampak tengah dipraktekan oleh Bupati dan kabinetnya di Cianjur kita. Biasanya lebih berorientasi kepada kepentingan politik partai, ketimbang fokus pada upaya memanusiakan warganya. Rakyat hanya dijadikan tumbal dari suatu arogansi dari oknum elit poitik dan penguasanya.
Menurut logika sederhana penulis, andai saja biaya membangun estetika kota dengan membongkar segala yang ada di bahu jalan protokol Cianjur, seutuhnya dilimpahkan untuk membangun infrastruktur desa (termasuk jembatan rawayan Pajagan yang kini ambruk), itu akan jauh lebih bermanfaat dan bernilai bagi rakyat. Secara material (bahan), trotoar dan ruas jalan di sepanjang jalan Raya Cianjur (HOS Cokroaminoto, Mangunsarkoro, Selakopi, dsb.) masih layak untuk dipergunakan, baik oleh pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor. Prinsip mementingkan yang penting dan tidak mementingkan yang kurang penting adalah kunci dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Cianjur (meminjam istilah Dahlan Iskan).
Kualitas pembangunan suatu daerah akan sangat berbading lurus dengan kualitas Bupatinya. Bupati dengan kualitas personal yang baik, akan mampu menciptakan iklim pembangunan yang baik pula. Terobosan-terobosan pembangunan yang kreatif dan inovatif akan muncul, karena konsep awalnya benar-benar berangkat dari kebutuhan rakyat bukan kebutuhan pejabat ataupun pimpinan partai sebagai kompensasi politik terpilihnya Bupati. Pun sebaliknya, Bupati yang tidak professional, hanya akan menjadi biang masalah (Bupati Biang Kerok) dan beban sejarah bagi rakyatnya. Karena ia telah melakukan kekliruan dan kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan untuk membangun daerahnya.
Hal yang utama yang yang harus Bupati camkan, bahwa membangun Cianjur harus dengan hati, tidak cukup dengan logika politik kalah menang, lantas rakyat menjadi taruhan. Membangun dengan jiwa yang menang, tanpa intervensi parpol dan tim sukses harusnya. Etika dalam membangun kota adalah hal yang utama, karena estetika kota tidak akan pernah bisa dinikmati, ketika Bupati tidak memahami etika dalam membangun daerahnya. Kesejahteraan hidup rakyat menjadi cermin kesuksesan Bupatinya, jika tidak berhasil, berarti anda Game Over !!!. (Wassalam, dari berbagai sumber).
Cianjur, 14 Desember 2016
Penulis
Kamis, 15 Desember 2016
GEOPOLITIK
MEMAHAMI GEOPOLITIK INDONESIA DIKANCAH GLOBAL
“ Membangun Kembali Semangat Berkesadaran Menjadi Indonesia Seutuhnya“
Oleh : Ridwan Mubarak
(Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Fidkom UIN SGD Bandung, UNPI Cianjur,
dan Pengurus KNPI Jawa Barat)
“ Aku tidak akan pernah menjadi budak, dan aku tidak akan pernah menjadi tuan, karena kita semua memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan “. ( Abraham Lincoln).
Setiap warga Negara di Republik Indonesia, siapapun ia, lintas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) memiliki hak dan kewajiban yang sama atas upaya mengokohkan kebesaran NKRI di mata dunia internasional. Banyak cara untuk dapat membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak hanya besar dalam pengertian kuantitas, melainkan siap menjadi kompetitor bagi bangsa-bangsa lain secara kualitas. Indonesia secara geopolitik, tidak lagi hanya menjadi pemain di kawasan Asia Tenggara saja, lebih dari itu, Indonesia kini berpeluang besar untuk menjadi pemain global halnya Negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat yang mewakili blok barat, dan Repulik Rakyat Cina yang mewakili blok timur. Dua kekuatan Negara adikuasa ini, AS dan Cina, kini tengah berebut pengaruh di Negara-negara berkembang dan Negara dunia ke tiga, Indonesia adalah salahsatu target dari pengaruh dua kekutan tersebut. Karenanya, perlu kita memahami geopolitik dan geostrategic pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas). Geopolitik selalu beririsan dengan sistem politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Sejak proklamasi, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional. Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.
Meskipun prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan turut menjaga perdamaian abadi serta keadilan sosial, terkadang keberpihakan kepada salah satu blok menjadi satu pilihan yang tiada terelakkan. Apalagi, Pemerintah Cina sempat berjanji akan memberikan kompensasi financial kepada pemerintah Indonesia, jika Jokowi berafiliasi dengan kepentingan mereka. Jaminan financial yang Cina janjikan tentunya sangat menggiurkan untuk modal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah Amerika Serikat. Untuk menancapkan kembali hegemoni politiknya terhadap Indonesia, AS berjanji akan memberikan dua kompensasi bagi pemerintahan Jokowi, pertama kompensasi financial seperti halnya Cina, yang kedua kompensasi keamanan di wilayah Asia Pasifik, khususnya mengenai ancaman perang terbuka untuk memperebutkan jalur perlintasan perairan internasional Laut Cina Selatan.
Pun demikian dengan Indonesia saat ini. Kompetisi perebutan pengaruh dua kekuatan besar dunia Cina dan AS akan berdampak langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Terutama mengenai sikap politik luar dan dalam negeri Indonesia, baik permasalah hukum ekonomi, sosial, budaya, hingga ke pertahanan dan keamanan. Realitas hubungan diplomasi terkait kedekatan pemerintahan Jokowi dengan pemerintah Cina (RRC), menjadi sesuatu yang menggelisahkan bagi pemerintahan AS, karena Indonesia selalu menjadi kunci bagi kepentingan politik luar negeri AS di kawasan Pasifik, terlebih Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia kini telah menjadi pemain global, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara saja. Indikatornya jelas, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia salahsatu penghasil minyak bumi dan sumber mineral terbesar, Indonesia Negara dengan keragaman etnik, bahasa, dan budaya terunik, Indonesia dengan garis pantai terpanjang, Indonesia sebagai salah satu Negara demokratis terbesar ke dua setelah Amerika Serikat, dan masih banyak lagi indikator yang menjadikan Indonesia layak menjadi kompetitor bangsa-bangsa lainnya. Indonesia dengan sistem politiknya, demokrasi pancasila berbeda tentunya dengan Amerika yang liberalis dan Cina yang Sosialis dalam hal pengambilan kebijakan politiknya. Meskipun selalu ada keteririsan antara demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal ala Amerika dan demokrasi sosialis ala Cina pada ranah-ranah kemanusiaan, halnya terciptanya perdamaian abadi dan keadilan social di bumi ini.
Selalu saja menarik ketika kita mewacanakan Indonesia sebagai Negara dengan menjadikan demokrasi pancasila sebagai sistem politik. Hingga saat ini, secara tekhnis Indonesia sudah menjalankan dua sistem demokrasi, pertama demokrasi tidak langsung/ perwakilan (indirect democrations) sejak zaman Orde Lama Bung Karno hingga tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, hingga orde reformasi digaungkan untuk pertama kalinya. Kedua, demokrasi langsung (direct democrations) sejak tahun 2004, ketika untuk pertama kalinya pejabat eksekutif mulai dari presiden hingga kepala daerah (pilpres dan pilkada) hingga anggota legislatif (pileg DPR-RI, DPRD, dan DPD) dipilih melalui pemilihan langsung. Hal ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa sistem demokrasi Indonesia lebih maju, bahkan jika dibandingkan dengan sistem demokrasi Amerika sekalipun. Bahkan kalaupun kita cermati, demokrasi di benua Eropa, di negeri asalnya, sudah lama ditinggalkan. Negara-negara di Eropa, halnya Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, dan Italia lebih memilih sistem pemerintahan Monarki dan Aristokrasi. Demokrasi sudah tidak laku lagi di benua asalnya Eropa. Amerika dan Indonesia kini merupakan negara dengan sistem demokrasi terbesar dan terkuat di dunia.
Terlebih Amerika Serikat, digadang-gadang sebagai kampiun Negara demokrasi terbesar, namun benarkah demikian?. Coba kita simak beberapa fakta berikut. Dari 45 orang presiden dalam sejarah pemerintah AS (Donald Trump dari Partai Republik yang konservatif, adalah presiden AS tertua, usia 70 tahun dilantik pada 20 Januari 2017 yang akan datang), tidak ada satupun presiden perempuan. Bahkan, sekaliber politisi Partai Demokrat Hillary Rhodam Clinton sekalipun tidak terpilih menjadi presiden di Negara adidaya tersebut. Di Indonesia, dari tujuh orang presiden hingga saat ini, satu diantaranya adalah perempuan yakni Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke 5. Demikian pula dengan keterlibatan politisi perempuan di legislatif, diapresiasi melalui kuota keterlibatan minimal 30 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR di Parlemen.
Masih tentang ruang ekpresi demokrasi AS. Dari 45 orang presiden, semenjak George Washington hingga Trump, hanya satu orang saja warga kulit hitam (Afro Amerika) yang bisa menduduki jabatan presiden AS, yakni presiden Barack Obama. Itupun tidak terlepas dari perilaku rasis politik para politisi dan rakyat negeri Paman Sam tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari komentarnya Pamela Ramsey Taylor, direktur sebuah LSM di Kota Kecil Clay, West Virginia melalui account Facebook. Ia menulis di FB nya, “betapa menyegarkannya punya Ibu Negara yang berkelas, cantik, dan bermartabat di Gedung Putih. Saya lelah melihat kera bersepatu hak tinggi”. Komentar rasis Pamela disetujui oleh Walikota Clay, Beverly Whaling. Masyarakat dunia, yang membaca tulisan Pamela tentu sudah dapat menyimpulkan, kepada siapa tulisan tersebut ditujukan. Jelas tulisan itu ditujukan kepada Micell Obama, isteri Barack Obama yang berkulit hitam yang suka mengenakan sepatu dengan hak tinggi.
Terpilihnya Donald Trump dalam kompetisi Pilpres Amerika November lalu, memunculkan beragam sentiment negatif dari beberapa kalangan di mata internasional. Karena Trump, untuk beberapa kali hasil survey yang dirilis oleh beberepa lembaga survey Amerika, popularitas dan akuntabilitasnya kalah oleh Hillary. Pernyataan-pernytaan Donald Trump yang kontroversial serta tidak jarang sinis dan rasis terhadap kaum perempuan dan para imigran hispanik Meksiko serta para pendatang dari Timur Tengah, menjadi satu catatan tersendiri bagi para rival politik, para pengamat politik internasional, dan Negara-negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia, adalah salah satu Negara yang “harap-harap cemas” atas kemenangan Donald Trump.
Jika kita runut kembali sejarah kepemimpinan presiden Amerika, AS selalu melakukan Invasi terhadap negara-negara berkembang dan Negara dunia ketiga ketika Presidennya dari Partai Republik yang konservatif. Sebagai contoh, perang AS-Kuba, AS-Vietnam, AS-Iraq, dan perang AS-Afganistan. Trump adalah Pengusaha yang direkomendasikan dari Partai Republik ketika menjadi Presiden AS yang ke 45. Hingga saat ini, Sudah 19 orang kader terbaik partai Republik yang menjadi Presiden AS, dan selalu saja diwarnai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan perang terhadap bangsa-bangsa lain.
Sudah selayaknya, seluruh elemen dalam bingkai NKRI bersatu padu untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan terburuk dari kebijakan-kebijakan politik dalam negeri Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump ataupun kebijakan dalam negeri pemerintah Cina. Jika tidak, akan sangat dengan mudah bangsa dan Negara ini di intervensi dan dikuasai oleh pihak asing (AS dan sekutunya) serta aseng (Cina dan sekutunya). Apa yang telah diwasiatkan oleh Soekarno terkait konsep Tri Sakti, hendaknya kita bumikan kembali, yakni berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Makna dari Tri Sakti sendiri adalah kedaulatan, kemandirian dan kepribadian, esensinya, jangan ada satupun bangsa ataupu Negara lain yang berhak mengintervensi kedaulatan dan kebijakan geopolitik dan geostrategi internal pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, mari kita lupakan segala bentuk perbedaan SARA yang dapat menghancurkan negeri yang kaya dan subur ini. Ketahanan nasional hanya akan terwujud jika segenap anak bangsa bersatu padu, menanggalkan segala bentuk perilaku picik licik, ego personal dan sektoral, serta menghidupkan kembali kesadaran nasional sebagai satu Indonesia, bukan yang lain.
Berikutnya, selalu belajar memaknai segala bentuk peristiwa kebangsaan yang menghangat akhir-akhir ini, tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk tegak dan kokohnya NKRI di hadapan kompetitor dan Negara-negara yang berwatak aggresor. Indonesia adalah bangsa yang besar, karenanya tidaklah mengherankan jika ujian kebangsaannyapun sangat besar. Peristiwa aksi Superdamai 212 yang sangat humanis dengan masa aksi sekitar tujuh juta lebih, dan aksi Parade Budaya Kebangsaan Indonesia 412, adalah bagian dari proses dinamika pematangan sikap, pola pikir, dan kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat, disegani kawan dan ditakuti oleh lawan. Bersatulah Indonesiaku, karena aku, kamu, dan mereka adalah Indonesia, bersatulah !. (Wassalam, disarikan dari berbagai sumber).
Bandung, 07 Desember 2016
Penulis
“ Membangun Kembali Semangat Berkesadaran Menjadi Indonesia Seutuhnya“
Oleh : Ridwan Mubarak
(Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Fidkom UIN SGD Bandung, UNPI Cianjur,
dan Pengurus KNPI Jawa Barat)
“ Aku tidak akan pernah menjadi budak, dan aku tidak akan pernah menjadi tuan, karena kita semua memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan “. ( Abraham Lincoln).
Setiap warga Negara di Republik Indonesia, siapapun ia, lintas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) memiliki hak dan kewajiban yang sama atas upaya mengokohkan kebesaran NKRI di mata dunia internasional. Banyak cara untuk dapat membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak hanya besar dalam pengertian kuantitas, melainkan siap menjadi kompetitor bagi bangsa-bangsa lain secara kualitas. Indonesia secara geopolitik, tidak lagi hanya menjadi pemain di kawasan Asia Tenggara saja, lebih dari itu, Indonesia kini berpeluang besar untuk menjadi pemain global halnya Negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat yang mewakili blok barat, dan Repulik Rakyat Cina yang mewakili blok timur. Dua kekuatan Negara adikuasa ini, AS dan Cina, kini tengah berebut pengaruh di Negara-negara berkembang dan Negara dunia ke tiga, Indonesia adalah salahsatu target dari pengaruh dua kekutan tersebut. Karenanya, perlu kita memahami geopolitik dan geostrategic pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas). Geopolitik selalu beririsan dengan sistem politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Sejak proklamasi, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional. Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.
Meskipun prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan turut menjaga perdamaian abadi serta keadilan sosial, terkadang keberpihakan kepada salah satu blok menjadi satu pilihan yang tiada terelakkan. Apalagi, Pemerintah Cina sempat berjanji akan memberikan kompensasi financial kepada pemerintah Indonesia, jika Jokowi berafiliasi dengan kepentingan mereka. Jaminan financial yang Cina janjikan tentunya sangat menggiurkan untuk modal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah Amerika Serikat. Untuk menancapkan kembali hegemoni politiknya terhadap Indonesia, AS berjanji akan memberikan dua kompensasi bagi pemerintahan Jokowi, pertama kompensasi financial seperti halnya Cina, yang kedua kompensasi keamanan di wilayah Asia Pasifik, khususnya mengenai ancaman perang terbuka untuk memperebutkan jalur perlintasan perairan internasional Laut Cina Selatan.
Pun demikian dengan Indonesia saat ini. Kompetisi perebutan pengaruh dua kekuatan besar dunia Cina dan AS akan berdampak langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Terutama mengenai sikap politik luar dan dalam negeri Indonesia, baik permasalah hukum ekonomi, sosial, budaya, hingga ke pertahanan dan keamanan. Realitas hubungan diplomasi terkait kedekatan pemerintahan Jokowi dengan pemerintah Cina (RRC), menjadi sesuatu yang menggelisahkan bagi pemerintahan AS, karena Indonesia selalu menjadi kunci bagi kepentingan politik luar negeri AS di kawasan Pasifik, terlebih Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia kini telah menjadi pemain global, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara saja. Indikatornya jelas, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia salahsatu penghasil minyak bumi dan sumber mineral terbesar, Indonesia Negara dengan keragaman etnik, bahasa, dan budaya terunik, Indonesia dengan garis pantai terpanjang, Indonesia sebagai salah satu Negara demokratis terbesar ke dua setelah Amerika Serikat, dan masih banyak lagi indikator yang menjadikan Indonesia layak menjadi kompetitor bangsa-bangsa lainnya. Indonesia dengan sistem politiknya, demokrasi pancasila berbeda tentunya dengan Amerika yang liberalis dan Cina yang Sosialis dalam hal pengambilan kebijakan politiknya. Meskipun selalu ada keteririsan antara demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal ala Amerika dan demokrasi sosialis ala Cina pada ranah-ranah kemanusiaan, halnya terciptanya perdamaian abadi dan keadilan social di bumi ini.
Selalu saja menarik ketika kita mewacanakan Indonesia sebagai Negara dengan menjadikan demokrasi pancasila sebagai sistem politik. Hingga saat ini, secara tekhnis Indonesia sudah menjalankan dua sistem demokrasi, pertama demokrasi tidak langsung/ perwakilan (indirect democrations) sejak zaman Orde Lama Bung Karno hingga tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, hingga orde reformasi digaungkan untuk pertama kalinya. Kedua, demokrasi langsung (direct democrations) sejak tahun 2004, ketika untuk pertama kalinya pejabat eksekutif mulai dari presiden hingga kepala daerah (pilpres dan pilkada) hingga anggota legislatif (pileg DPR-RI, DPRD, dan DPD) dipilih melalui pemilihan langsung. Hal ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa sistem demokrasi Indonesia lebih maju, bahkan jika dibandingkan dengan sistem demokrasi Amerika sekalipun. Bahkan kalaupun kita cermati, demokrasi di benua Eropa, di negeri asalnya, sudah lama ditinggalkan. Negara-negara di Eropa, halnya Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, dan Italia lebih memilih sistem pemerintahan Monarki dan Aristokrasi. Demokrasi sudah tidak laku lagi di benua asalnya Eropa. Amerika dan Indonesia kini merupakan negara dengan sistem demokrasi terbesar dan terkuat di dunia.
Terlebih Amerika Serikat, digadang-gadang sebagai kampiun Negara demokrasi terbesar, namun benarkah demikian?. Coba kita simak beberapa fakta berikut. Dari 45 orang presiden dalam sejarah pemerintah AS (Donald Trump dari Partai Republik yang konservatif, adalah presiden AS tertua, usia 70 tahun dilantik pada 20 Januari 2017 yang akan datang), tidak ada satupun presiden perempuan. Bahkan, sekaliber politisi Partai Demokrat Hillary Rhodam Clinton sekalipun tidak terpilih menjadi presiden di Negara adidaya tersebut. Di Indonesia, dari tujuh orang presiden hingga saat ini, satu diantaranya adalah perempuan yakni Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke 5. Demikian pula dengan keterlibatan politisi perempuan di legislatif, diapresiasi melalui kuota keterlibatan minimal 30 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR di Parlemen.
Masih tentang ruang ekpresi demokrasi AS. Dari 45 orang presiden, semenjak George Washington hingga Trump, hanya satu orang saja warga kulit hitam (Afro Amerika) yang bisa menduduki jabatan presiden AS, yakni presiden Barack Obama. Itupun tidak terlepas dari perilaku rasis politik para politisi dan rakyat negeri Paman Sam tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari komentarnya Pamela Ramsey Taylor, direktur sebuah LSM di Kota Kecil Clay, West Virginia melalui account Facebook. Ia menulis di FB nya, “betapa menyegarkannya punya Ibu Negara yang berkelas, cantik, dan bermartabat di Gedung Putih. Saya lelah melihat kera bersepatu hak tinggi”. Komentar rasis Pamela disetujui oleh Walikota Clay, Beverly Whaling. Masyarakat dunia, yang membaca tulisan Pamela tentu sudah dapat menyimpulkan, kepada siapa tulisan tersebut ditujukan. Jelas tulisan itu ditujukan kepada Micell Obama, isteri Barack Obama yang berkulit hitam yang suka mengenakan sepatu dengan hak tinggi.
Terpilihnya Donald Trump dalam kompetisi Pilpres Amerika November lalu, memunculkan beragam sentiment negatif dari beberapa kalangan di mata internasional. Karena Trump, untuk beberapa kali hasil survey yang dirilis oleh beberepa lembaga survey Amerika, popularitas dan akuntabilitasnya kalah oleh Hillary. Pernyataan-pernytaan Donald Trump yang kontroversial serta tidak jarang sinis dan rasis terhadap kaum perempuan dan para imigran hispanik Meksiko serta para pendatang dari Timur Tengah, menjadi satu catatan tersendiri bagi para rival politik, para pengamat politik internasional, dan Negara-negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia, adalah salah satu Negara yang “harap-harap cemas” atas kemenangan Donald Trump.
Jika kita runut kembali sejarah kepemimpinan presiden Amerika, AS selalu melakukan Invasi terhadap negara-negara berkembang dan Negara dunia ketiga ketika Presidennya dari Partai Republik yang konservatif. Sebagai contoh, perang AS-Kuba, AS-Vietnam, AS-Iraq, dan perang AS-Afganistan. Trump adalah Pengusaha yang direkomendasikan dari Partai Republik ketika menjadi Presiden AS yang ke 45. Hingga saat ini, Sudah 19 orang kader terbaik partai Republik yang menjadi Presiden AS, dan selalu saja diwarnai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan perang terhadap bangsa-bangsa lain.
Sudah selayaknya, seluruh elemen dalam bingkai NKRI bersatu padu untuk menghadapi segala bentuk kemungkinan terburuk dari kebijakan-kebijakan politik dalam negeri Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump ataupun kebijakan dalam negeri pemerintah Cina. Jika tidak, akan sangat dengan mudah bangsa dan Negara ini di intervensi dan dikuasai oleh pihak asing (AS dan sekutunya) serta aseng (Cina dan sekutunya). Apa yang telah diwasiatkan oleh Soekarno terkait konsep Tri Sakti, hendaknya kita bumikan kembali, yakni berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Makna dari Tri Sakti sendiri adalah kedaulatan, kemandirian dan kepribadian, esensinya, jangan ada satupun bangsa ataupu Negara lain yang berhak mengintervensi kedaulatan dan kebijakan geopolitik dan geostrategi internal pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, mari kita lupakan segala bentuk perbedaan SARA yang dapat menghancurkan negeri yang kaya dan subur ini. Ketahanan nasional hanya akan terwujud jika segenap anak bangsa bersatu padu, menanggalkan segala bentuk perilaku picik licik, ego personal dan sektoral, serta menghidupkan kembali kesadaran nasional sebagai satu Indonesia, bukan yang lain.
Berikutnya, selalu belajar memaknai segala bentuk peristiwa kebangsaan yang menghangat akhir-akhir ini, tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk tegak dan kokohnya NKRI di hadapan kompetitor dan Negara-negara yang berwatak aggresor. Indonesia adalah bangsa yang besar, karenanya tidaklah mengherankan jika ujian kebangsaannyapun sangat besar. Peristiwa aksi Superdamai 212 yang sangat humanis dengan masa aksi sekitar tujuh juta lebih, dan aksi Parade Budaya Kebangsaan Indonesia 412, adalah bagian dari proses dinamika pematangan sikap, pola pikir, dan kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat, disegani kawan dan ditakuti oleh lawan. Bersatulah Indonesiaku, karena aku, kamu, dan mereka adalah Indonesia, bersatulah !. (Wassalam, disarikan dari berbagai sumber).
Bandung, 07 Desember 2016
Penulis
CIANJUR SEJAHTERA
CIANJUR SEJAHTERA TIDAK HARUS JAGO
“ Memahami Cianjur Jago dalam Ruang Imajiner Sang Bupati “
Oleh : Ridwan Mubarack
(Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Fidkom UIN SGD Bandung, UNPI Cianjur,
dan Pengurus KNPI Jawa Barat)
“ Tanggungjawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggungjawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terimakasih. DIantara keduanya, pemimpin adalah budak “. ( Max de Pree).
Jika segenap warga CIanjur dihadapkan pada dua pilihan, hidup sejahtera (tercukupinya sandang, pangan, dan papan) atau hidup jago (jagoan; ditakuti lawan dan disegani kawan)?. Saya yakin seyakin-yakinnya, manusia yang sehat dan matang pola pemikirannya, akan lebih memilih opsi yang pertama, hidup sejahtera tanpa harus menjadi jagoan. Idealnya memang, hidup sejahtera dan juga jagoan. Manusia yang sejahtera lahir dan bathin, tercukupi dzikir dan pikirnya (ilmu pengetahuan) biasanya berpotensi menjadi jago, jagoan, dan pastinya dijagokan oleh semua. Berbeda halnya ketika seorang anak manusia ingin menjadi jago ataupun jagoan (meskipun jago tetapi belum tentu jagoan), ia belum tentu dapat hidup sejahtera.
Kata jago sendiri sangat sumir, dan multitafsir. Apakah jago dalam pengertian sakti mandraguna, kebal peluru, kebal senjata tajam, jago memanipulasi data dan proyek, atau jago karena kebal sentuhan hukum. Kata Jago adalah predikat yang disematkan orang lain terhadap seseorang, dan tentunya kurang lucu ketika kata jago disematkan oleh diri kita sendiri, kesannya lebay, sombong, dan ngajago. Beda halnya dengan kata sejahtera, indikatornya jelas terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, karena ini merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Intinya, penulis akan lebih memilih hidup sejahtera tanpa harus menjadi jago, jagoan, apalagi ngajago kepada orang lain.
Cianjur Jago, itulah tagline Kota Cianjur saat ini. Hampir di setiap sudut-sudut kota, logo kepala ayam jago berjengger merah, turut mewarnai segala bentuk aktivitas warga kotanya. Poster, baligho, spanduk, kendaraan dinas, pakaian, hingga sepatu yang dikenakan oleh para pegawai pemerintah daerah Cianjur, tak lepas dari logo kepala ayam berjengger merah. Dalam setiap kesempatan, Bupati Cianjur selalu saja mewacanakan konsep Cianjur Jago dihadapan rakyatnya. Seolah-olah ia ingin menekankan bahwa Cianjur di masa kepemimpinannya harus jago dan pasti jago, berbeda dengan bupati-bupati sebelumnya yang mungkin menurut hemat pribadinya kurang jago atau bahkan tidak jago.
Secara etimologi, kata jago dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertiannya ada lima makna, yakni ayam jantan, calon utama, orang yang terkemuka; pemuka; penganjur, juara, kampiun, dan bisa juga berarti yang diharapkan menjadi pemenang. Jadi kalau kita cermati, makna kata jago dari lima definisi di atas, empat diantaranya sudah terealisasi dan terbukati bahwa saudara Irvan Rivano Muchtar (IRM) adalah pemenang dari kontestasi Pilkada 09 Desember 2015, atau tepat satu tahun silam. Namun masih ada satu definisi terakhir, yaitu jago yang diartikan sebagai sesuatu yang yang diharapkan menjadi pemenang, pemenang dalam berbagai bidang, include memenangkan hati rakyat Cianjur untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Cianjur yang dipimpinnya.
Hakikat pemenang dalam arti kekuasaan dalam suatu pemerintahan penulis maknai sebagai pribadi yang memenangkan dukungan dan simpati rakyatnya, orang yang mampu menyelami setiap kegelisahan dan kesulitan hidup manusia lain, dan pemimpin yang berwawasan manager ataupun negarawan, bukan politisi. Ya, Cianjur saat ini sangat merindukan sosok-sosok negarawan yang cageur, bageur, jujur, pinter, bener, dan singer. Berwawasan luas, visioner, ramah, merakyat, dan yang paling penting tidak rakus kekuasaan dan jabataan. Meski Cianjur saat ini telah memiliki bupati secara definitif, akan tetapi masih saja banyak kalangan yang meragukan atas kepemimpinan bupati baru ini. Pasalnya, berangkat dari rekam jejak bupati yang memang belum teruji secara maksimal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman pribadi beliau yang agak sedikit “menggelisahkan”. Apalagi saat ini, banyak program pembangunan infrastruktur yang terkesan mangkrak, halnya bekas Pasar Induk CIanjur, pembongkaran trotoar jalan, penyempitan ruas jalan protokol, hingga wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka, lho kok?.
Memang benar, IRM pernah menjadi anggota legislatif untuk kali ke dua di dua jenjang ranah legislatif yang berbeda. Pertama tahun 2009 ia pernah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kedua tahun 2014 iapun pernah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Uniknya, kedua-duanya, baik di DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi Jabar, ia tidak menuntaskan kewajibannya sebagai wakil rakyat di dua tingkatan rumah perwakilan rakyat tersebut. Jika demikian adanya, dimana letak konsistensi saudara IRM terhadap komitmen kerakyatannya yang pernah ia ucapkan dihadapan ribuan rakyat Cianjur dan Jawa Barat yang mengamanahinya sebagai wakil rakyat. Jika dikaji dari perspektif etika politik, perilaku inkonsistensi terhadap komitmen politik yang dilakukan oleh IRM adalah pelanggaran terhadap etika dalam berpolitik. Janji-janji kampanye yang pernah diumbar ketika pencalonan legislatif dihadapan ribuan calon pemilih, menguap tanpa sisa kehormatan sedikitpun.
Godaan untuk terus melaju medapatkan jabatan demi jabatan politik yang lebih tinggi, (termasuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Cianjur 2015 silam) merupakan godaan kekuasaan yang tak dapat dielakkan oleh saudara IRM. Alhasil, tanggungjawab moral selaku anggota dewan terhormat pun tidak dapat ia tuntaskan sebagaimana mestinya (ninggalkeun hayam jujutaneun alias hejo tihang/ selalu mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas-pen). Bahkan mungkin jika ditinjau dari kacamata hukum, perilaku politik IRM sudah masuk dalam kategori pembohongan publik, karena banyak janji yang tidak terealisasi. Jelas sudah ini pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penulis meyakini, sebagaimana banyak para ahli yang menyatakan bahwa kekuasaan itu menjadikan manusia yang terlibat di dalamnya terekstasi, lupa diri, lupa atas janji-janji, dan yang lebih parah lagi, ia lupa bahwa di Yaumil Hisab, di hadapan Mahkamah Akhirat segalanya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk janji-janji politik oleh Sang Maha Adil.
Hemat penulis, ada beberapa kemungkinan kenapa hal ini dilakukan oleh saudara IRM. Pertama, ia merasa bahwa suara rakyat yang diperoleh pada saat pencalonan anggota legislatif bukan suara yang sebenarnya melainkan suara manipulasi ataupun suara yang diperoleh dengan aksi-aksi transaksional pragmatis antara tim sukses dengan panitia penyelenggara pemilu. Sehingga ia tidak merasa terbebani untuk memperjuangkan amanah yang ia emban sebagai anggota dewan genap lima tahu ke depan, karena suaranya suara bodong bukan suara rakyat yang sebenarnya, atau kalaupun itu benar suara rakyat, besar kemungkinan suara tersebut ditukar dengan nilai nominal pada saat pemilu legislatif berlangsung. Sehingga tiada beban moral sedikitpun untuk meninggalkan rakyat yang suaranya sudah “di beli”.
Kemungkinan kedua, saudara IRM adalah seorang petualang politik (avounturier politics), karena di usianya yang masih relatif muda, ia sudah sering bergonta-ganti partai politik, mulai dari PPP, Partai Demokrat, hingga Partai Golkar saat ini. Pertimbangan nalar politik untuk bergabung dengan partai-partai yang lebih besar dan lebih prospektifpun menjadi suatu keniscayaan dan harus dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan politik seperti ini sudah menjadi karakter seorang politisi. Istilah kutu loncat dalam wacana politik dan demokrasi merupakan hal yang sering kita dengar dan kita diskusikan di ruang-ruang public. Seorang petualang politik tidak akan pernah memenuhi janji-janji politiknya secara maksimal, karena yang ada dibenaknya hanyalah kekuasaan dan jabatan semata. Motivasi untung rugi lebih di kedepankan ketimbang pertimbangan maslahat aatau madharat, sing penting sohor kajeun tekor, yang tekor bukan politisinya tapi APBD milik rakyatnya. Karena rakyat baginya tak lain adalah sapi perahan. Dipegang terus tiap hari, dieksploitasi tiap waktu, akan tetapi tidak dinikahi, karena memang berbeda kelas (masa Sapi perah menikah sama Tukang Perah susu sapi?).
Kemungkinan ketiga, saudara IRM benar-benar terpanggil hati nuraninya untuk kembali ke tanah kelahiran Cianjur untuk membangun daerah yang pernah dipimpin oleh ayahandanya yang dirasa masih banyak tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Demi untuk menutupi segala bentuk kelemahan dan kekurangan bupati sebelumnya di mata 2,3 juta rakyat CIanjur, ia rela menjadi martir keluarga untuk tegaknya perubahan ke arah yang lebih baik di Tatar Santri ini. Semoga saja kemungkinan yang terakhir yang menjadi prinsip saudara IRM melakukan aksi politik kebo mulih pakandangan. Kembali ke Cianjur dari Bandung (DPRD Jabar) karena panggilan hati nurani untuk dapat membuktikan bahwa klan Muchtar Soleh memang bukan beban sejarah bagi rakyat Cianjur, melainkan nama besar yang layak dibanggakan dan diperhitungkan oleh semua kalangan di Kabupaten Cianjur, kini dan nanti.
Lantas, apa sebenarnya korelasi Cianjur Jago dengan pemaparan rekam jejak saudara IRM yang penulis paparkan di atas?. Selalu saja ada relasi antara track record seorang politisi (termasuk saudara IRM), dengan realitas politik Cianjur saat ini ataupun nanti. Apa sebenarnya makna dari Cianjur Jago?. Apakah ia merupakan road map pembangunan Cianjur lima tahun ke depan, konsep pembangunan yang digagas oleh bupati, karakter baru dari birokrasi Cianjur di bawah kepemimpinan IRM, ataukah hanya jargon politik yang membedakan IRM dengan bupati lainnya di Tatar Sunda?. Kalimat Cianjur Jago yang kini booming di seantero kota, ternyata tidak populis dikalangan masyarakat akar rumput, bahkan berdasarkan mini riset yang penulis lakukan beberapa waktu lalu, banyak tokoh masyarakat dan rakyat kecil yang tidak faham akan makna dari tagline Cianjur Jago tersebut. Alih-alih dimaknai sebagai konsep pembangunan Cianjur ke depan, mereka malah mendefinisikan kata jago sebagai jatah golongan, jalan goreng, jajaran golkar, jatah golkar, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil survey sementara yang dilakukan oleh Yayasan Cianjur Institute (Cianjur Global Institute), 4 (empat) dari 5 (lima) orang warga Cianjur yang menjadi sampel responden penelitian (dari sekitar 500 responden yang diwawancarai, mewakili masyarakat Cianjur utara dan selatan), tidak memahami dan tidak tahu tentang konsep Cianjur Jago. Bahkan rakyat dibuat bingung, Cianjur sejak dulu itu identik dengan logo Cianjur Sugih Mukti dan Cianjur bersemi (bersih, sehat, dan memikat), ketika muncul tagline Cianjur Jago, rakyat bertanya-tanya, ini mahluk baru apa lagi yang di gagas oleh bupati dan jajarannya?. Rakyat jangankan bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun Cianjur yang lebih maju dan agamis, konsep dasarnya saja sebagai pijakan pembangunan Cianjur tidak dipahami oleh rakyat. Sungguh sangat ironis, karena konsep pembangunan pemerintah bertepuk sebelah tangan, gayung tidak bersambut, rakyat hanya menjadi objek malapraktik birokrasi. Membangun kota tanpa konsep yang matang adalah mimpi buruk bagi warganya, dan konsep yang matang tanpa eksekusi dalam bentuk program kerja adalah mimpi di siang bolong tentunya.
Cianjur akan seperti apa lima tahun ke depan, akan sangat bergantung kepada gaya kepemimpinan bupatinya saat ini. Jika ia konsisten akan janji-janjinya pada saat ia membujuk rayu calon pemilih memnjelang pilkada 2015 direalisasikan, besar keyakinan Cianjur akan benar-benar jago sebagaimana CIanjur Jago yang ia gembar gemborkan satu tahun terakhir ini. Rakyat akan besatu padu dan larut dengan steakhholder lainnya dalam setiap program pembangunan bersama-sama membangun Cianjur lebih maju dan agamis. Namun sebaliknya, jika perangai Bupati sama dengan perilaku politik yang pernah ia tampilkan ketika menjadi anggota legislatif beberapa waktu lalu, tidak istiqomah dalam megemban amanah rakyat lima tahun ke depan, Cianjur akan sulit untuk berkembang, bahkan mungkin Cianjur akan tersungkur hingga ke titik nadir keterbelakangan dalam beragam aspek pembangunan baik infrastruktur terlebih pembangunan suprastruktur (mentalitas). Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini lebih cenderung menggiring para pemuda usia produktif kuliah, masuk ke zona-zona industri kaum kapitalis dan menjadi kuli untuk kepentingan para pengusaha asing, daripada memberikan banyak beasiswa untuk para calon sarjana di kampus-kampus ternama sebagai upaya mempersiapkan calon-calon pemimpin Cianjur masa depan.
Inkonsistensi terhadap komitmen politik merupakan bencana besar bagi keberlangsungan hidup rakyat disebuh Negara, pun demikian dengan Cianjur dan Bupatinya. Memimpin Cianjur harus dengan jiwa yang menang, menang dalam pengertian terbebas dari belenggu konspirasi politik elit partai yang merongrong APBD. Saatnya Bupati kini menjadi milik semua rakyat Cianjur, bukan lagi milik Partai Golkar, PKB, atau PBB, karena perhelatan pilkada sudah lama usai. Ingatlah selalu logika sederhana Queizon Mollina, Presiden Persemakmuran Filifina pada tahun 1933 pernah berujar bahwa seorang negarawan hendaknya terbebas dari kepentingan partai politik, loyality to party end, when loyality to country begins.
Cianjur Jago tidak akan menjadi sesuatu yang membangun kualitas hidup rakyat Cianjur, jika Bupatinya tidak lebih dahulu Jago. Jago untuk tidak diintervensi oleh partai politik, jago untuk tidak memanipulasi program kerja menjadi proyek, jago untuk tidak korupsi, jago untuk tidak rakus terhadap kekuasaan, dan jago untuk tidak mengorbankan rakyat demi kepentingan politik pragmatis. Jika sebaliknya, Bupati terkooptasi oleh partai-partai pngusung, maka tegas saya katakana bahwa kalimat Cianjur Jago hanyalah isapan jempol belaka, kalimat tanpa makna, dan hanya kebohongan demi kebohongan yang akan muncul kemudian dari pasangan IRM-Herman ini. Program pemerintah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang dirindukan oleh rakyatnya, melainkan sesuatu yang memuakkan, karena pembangunan tidak lagi berbasis kinerja, berbasis kebutuhan rakyat, dan tidak berangkat dari aspirasi warga, akan tetapi lebih kepada proyek-proyek manipulasi birokrasi dan elit politik di dalam lingkaran Sang Bupati dalam rangka menghabiskan dana rakyat APBD untuk kepentingan sekelompok orang dan golongan.
Jujur saja, bagi penulis, ada kegelisahan dalam hati menyikapi karier politik sang Bupati dari awal. Ketika untuk pertama kalinya menjadi Ketua DPD KNPI CIanjur melalui Aklamasi (karena calon tunggal) di hotel Cianjur Cipanas tahun 2007, hingga menjadi anggota legislatif setengah hati (tidak tuntas 5 tahun masa jabatan anggota DPRD), ada kebiasaan melakukan lompat-lompat politik (political jumping) dan tidak konsisten pada satu jabatan public serta tidak tuntas menjalankan amanah rakyatnya.
Pertanyaan saya simple saja untuk saudara IRM, apakah pada perhelatan Pilgub Jabar 2018 saudara IRM pun akan turut serta menjadi bagian dari perhelatan demokrasi Jawa Barat?, (karena tergoda jabatan yang lebih prestisius), lantas meninggalkan beragam permasalahan di Kabupaten Cianjur begitu saja. Jika hal ini terjadi, tegas saya katakan bahwa anda tidak lebih baik dari Bupati Cianjur sebelumnya, dan tagline CIanjur Jago tak ubahnya hanya sebatas tulisan kusut di atas kertas tisu yang kisut, tak bernilai sedikitpun. Tak lupa, seuntai doa saya panjatkan kepada Tuhan, semoga anda amanah, dan tercerahkan dalam mengemban jabatan anda selaku bupati di Tatar Santri ini. Semoga. Hanya waktu jualah yang akan mampu menjawab semua. (Wassalam. Disarikan dari berbagai sumber)
Cianjur, 09 Desember 2016
Penulis
“ Memahami Cianjur Jago dalam Ruang Imajiner Sang Bupati “
Oleh : Ridwan Mubarack
(Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Fidkom UIN SGD Bandung, UNPI Cianjur,
dan Pengurus KNPI Jawa Barat)
“ Tanggungjawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggungjawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terimakasih. DIantara keduanya, pemimpin adalah budak “. ( Max de Pree).
Jika segenap warga CIanjur dihadapkan pada dua pilihan, hidup sejahtera (tercukupinya sandang, pangan, dan papan) atau hidup jago (jagoan; ditakuti lawan dan disegani kawan)?. Saya yakin seyakin-yakinnya, manusia yang sehat dan matang pola pemikirannya, akan lebih memilih opsi yang pertama, hidup sejahtera tanpa harus menjadi jagoan. Idealnya memang, hidup sejahtera dan juga jagoan. Manusia yang sejahtera lahir dan bathin, tercukupi dzikir dan pikirnya (ilmu pengetahuan) biasanya berpotensi menjadi jago, jagoan, dan pastinya dijagokan oleh semua. Berbeda halnya ketika seorang anak manusia ingin menjadi jago ataupun jagoan (meskipun jago tetapi belum tentu jagoan), ia belum tentu dapat hidup sejahtera.
Kata jago sendiri sangat sumir, dan multitafsir. Apakah jago dalam pengertian sakti mandraguna, kebal peluru, kebal senjata tajam, jago memanipulasi data dan proyek, atau jago karena kebal sentuhan hukum. Kata Jago adalah predikat yang disematkan orang lain terhadap seseorang, dan tentunya kurang lucu ketika kata jago disematkan oleh diri kita sendiri, kesannya lebay, sombong, dan ngajago. Beda halnya dengan kata sejahtera, indikatornya jelas terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, karena ini merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Intinya, penulis akan lebih memilih hidup sejahtera tanpa harus menjadi jago, jagoan, apalagi ngajago kepada orang lain.
Cianjur Jago, itulah tagline Kota Cianjur saat ini. Hampir di setiap sudut-sudut kota, logo kepala ayam jago berjengger merah, turut mewarnai segala bentuk aktivitas warga kotanya. Poster, baligho, spanduk, kendaraan dinas, pakaian, hingga sepatu yang dikenakan oleh para pegawai pemerintah daerah Cianjur, tak lepas dari logo kepala ayam berjengger merah. Dalam setiap kesempatan, Bupati Cianjur selalu saja mewacanakan konsep Cianjur Jago dihadapan rakyatnya. Seolah-olah ia ingin menekankan bahwa Cianjur di masa kepemimpinannya harus jago dan pasti jago, berbeda dengan bupati-bupati sebelumnya yang mungkin menurut hemat pribadinya kurang jago atau bahkan tidak jago.
Secara etimologi, kata jago dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertiannya ada lima makna, yakni ayam jantan, calon utama, orang yang terkemuka; pemuka; penganjur, juara, kampiun, dan bisa juga berarti yang diharapkan menjadi pemenang. Jadi kalau kita cermati, makna kata jago dari lima definisi di atas, empat diantaranya sudah terealisasi dan terbukati bahwa saudara Irvan Rivano Muchtar (IRM) adalah pemenang dari kontestasi Pilkada 09 Desember 2015, atau tepat satu tahun silam. Namun masih ada satu definisi terakhir, yaitu jago yang diartikan sebagai sesuatu yang yang diharapkan menjadi pemenang, pemenang dalam berbagai bidang, include memenangkan hati rakyat Cianjur untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Cianjur yang dipimpinnya.
Hakikat pemenang dalam arti kekuasaan dalam suatu pemerintahan penulis maknai sebagai pribadi yang memenangkan dukungan dan simpati rakyatnya, orang yang mampu menyelami setiap kegelisahan dan kesulitan hidup manusia lain, dan pemimpin yang berwawasan manager ataupun negarawan, bukan politisi. Ya, Cianjur saat ini sangat merindukan sosok-sosok negarawan yang cageur, bageur, jujur, pinter, bener, dan singer. Berwawasan luas, visioner, ramah, merakyat, dan yang paling penting tidak rakus kekuasaan dan jabataan. Meski Cianjur saat ini telah memiliki bupati secara definitif, akan tetapi masih saja banyak kalangan yang meragukan atas kepemimpinan bupati baru ini. Pasalnya, berangkat dari rekam jejak bupati yang memang belum teruji secara maksimal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman pribadi beliau yang agak sedikit “menggelisahkan”. Apalagi saat ini, banyak program pembangunan infrastruktur yang terkesan mangkrak, halnya bekas Pasar Induk CIanjur, pembongkaran trotoar jalan, penyempitan ruas jalan protokol, hingga wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka, lho kok?.
Memang benar, IRM pernah menjadi anggota legislatif untuk kali ke dua di dua jenjang ranah legislatif yang berbeda. Pertama tahun 2009 ia pernah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kedua tahun 2014 iapun pernah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Uniknya, kedua-duanya, baik di DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi Jabar, ia tidak menuntaskan kewajibannya sebagai wakil rakyat di dua tingkatan rumah perwakilan rakyat tersebut. Jika demikian adanya, dimana letak konsistensi saudara IRM terhadap komitmen kerakyatannya yang pernah ia ucapkan dihadapan ribuan rakyat Cianjur dan Jawa Barat yang mengamanahinya sebagai wakil rakyat. Jika dikaji dari perspektif etika politik, perilaku inkonsistensi terhadap komitmen politik yang dilakukan oleh IRM adalah pelanggaran terhadap etika dalam berpolitik. Janji-janji kampanye yang pernah diumbar ketika pencalonan legislatif dihadapan ribuan calon pemilih, menguap tanpa sisa kehormatan sedikitpun.
Godaan untuk terus melaju medapatkan jabatan demi jabatan politik yang lebih tinggi, (termasuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Cianjur 2015 silam) merupakan godaan kekuasaan yang tak dapat dielakkan oleh saudara IRM. Alhasil, tanggungjawab moral selaku anggota dewan terhormat pun tidak dapat ia tuntaskan sebagaimana mestinya (ninggalkeun hayam jujutaneun alias hejo tihang/ selalu mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas-pen). Bahkan mungkin jika ditinjau dari kacamata hukum, perilaku politik IRM sudah masuk dalam kategori pembohongan publik, karena banyak janji yang tidak terealisasi. Jelas sudah ini pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penulis meyakini, sebagaimana banyak para ahli yang menyatakan bahwa kekuasaan itu menjadikan manusia yang terlibat di dalamnya terekstasi, lupa diri, lupa atas janji-janji, dan yang lebih parah lagi, ia lupa bahwa di Yaumil Hisab, di hadapan Mahkamah Akhirat segalanya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk janji-janji politik oleh Sang Maha Adil.
Hemat penulis, ada beberapa kemungkinan kenapa hal ini dilakukan oleh saudara IRM. Pertama, ia merasa bahwa suara rakyat yang diperoleh pada saat pencalonan anggota legislatif bukan suara yang sebenarnya melainkan suara manipulasi ataupun suara yang diperoleh dengan aksi-aksi transaksional pragmatis antara tim sukses dengan panitia penyelenggara pemilu. Sehingga ia tidak merasa terbebani untuk memperjuangkan amanah yang ia emban sebagai anggota dewan genap lima tahu ke depan, karena suaranya suara bodong bukan suara rakyat yang sebenarnya, atau kalaupun itu benar suara rakyat, besar kemungkinan suara tersebut ditukar dengan nilai nominal pada saat pemilu legislatif berlangsung. Sehingga tiada beban moral sedikitpun untuk meninggalkan rakyat yang suaranya sudah “di beli”.
Kemungkinan kedua, saudara IRM adalah seorang petualang politik (avounturier politics), karena di usianya yang masih relatif muda, ia sudah sering bergonta-ganti partai politik, mulai dari PPP, Partai Demokrat, hingga Partai Golkar saat ini. Pertimbangan nalar politik untuk bergabung dengan partai-partai yang lebih besar dan lebih prospektifpun menjadi suatu keniscayaan dan harus dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan politik seperti ini sudah menjadi karakter seorang politisi. Istilah kutu loncat dalam wacana politik dan demokrasi merupakan hal yang sering kita dengar dan kita diskusikan di ruang-ruang public. Seorang petualang politik tidak akan pernah memenuhi janji-janji politiknya secara maksimal, karena yang ada dibenaknya hanyalah kekuasaan dan jabatan semata. Motivasi untung rugi lebih di kedepankan ketimbang pertimbangan maslahat aatau madharat, sing penting sohor kajeun tekor, yang tekor bukan politisinya tapi APBD milik rakyatnya. Karena rakyat baginya tak lain adalah sapi perahan. Dipegang terus tiap hari, dieksploitasi tiap waktu, akan tetapi tidak dinikahi, karena memang berbeda kelas (masa Sapi perah menikah sama Tukang Perah susu sapi?).
Kemungkinan ketiga, saudara IRM benar-benar terpanggil hati nuraninya untuk kembali ke tanah kelahiran Cianjur untuk membangun daerah yang pernah dipimpin oleh ayahandanya yang dirasa masih banyak tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Demi untuk menutupi segala bentuk kelemahan dan kekurangan bupati sebelumnya di mata 2,3 juta rakyat CIanjur, ia rela menjadi martir keluarga untuk tegaknya perubahan ke arah yang lebih baik di Tatar Santri ini. Semoga saja kemungkinan yang terakhir yang menjadi prinsip saudara IRM melakukan aksi politik kebo mulih pakandangan. Kembali ke Cianjur dari Bandung (DPRD Jabar) karena panggilan hati nurani untuk dapat membuktikan bahwa klan Muchtar Soleh memang bukan beban sejarah bagi rakyat Cianjur, melainkan nama besar yang layak dibanggakan dan diperhitungkan oleh semua kalangan di Kabupaten Cianjur, kini dan nanti.
Lantas, apa sebenarnya korelasi Cianjur Jago dengan pemaparan rekam jejak saudara IRM yang penulis paparkan di atas?. Selalu saja ada relasi antara track record seorang politisi (termasuk saudara IRM), dengan realitas politik Cianjur saat ini ataupun nanti. Apa sebenarnya makna dari Cianjur Jago?. Apakah ia merupakan road map pembangunan Cianjur lima tahun ke depan, konsep pembangunan yang digagas oleh bupati, karakter baru dari birokrasi Cianjur di bawah kepemimpinan IRM, ataukah hanya jargon politik yang membedakan IRM dengan bupati lainnya di Tatar Sunda?. Kalimat Cianjur Jago yang kini booming di seantero kota, ternyata tidak populis dikalangan masyarakat akar rumput, bahkan berdasarkan mini riset yang penulis lakukan beberapa waktu lalu, banyak tokoh masyarakat dan rakyat kecil yang tidak faham akan makna dari tagline Cianjur Jago tersebut. Alih-alih dimaknai sebagai konsep pembangunan Cianjur ke depan, mereka malah mendefinisikan kata jago sebagai jatah golongan, jalan goreng, jajaran golkar, jatah golkar, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil survey sementara yang dilakukan oleh Yayasan Cianjur Institute (Cianjur Global Institute), 4 (empat) dari 5 (lima) orang warga Cianjur yang menjadi sampel responden penelitian (dari sekitar 500 responden yang diwawancarai, mewakili masyarakat Cianjur utara dan selatan), tidak memahami dan tidak tahu tentang konsep Cianjur Jago. Bahkan rakyat dibuat bingung, Cianjur sejak dulu itu identik dengan logo Cianjur Sugih Mukti dan Cianjur bersemi (bersih, sehat, dan memikat), ketika muncul tagline Cianjur Jago, rakyat bertanya-tanya, ini mahluk baru apa lagi yang di gagas oleh bupati dan jajarannya?. Rakyat jangankan bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun Cianjur yang lebih maju dan agamis, konsep dasarnya saja sebagai pijakan pembangunan Cianjur tidak dipahami oleh rakyat. Sungguh sangat ironis, karena konsep pembangunan pemerintah bertepuk sebelah tangan, gayung tidak bersambut, rakyat hanya menjadi objek malapraktik birokrasi. Membangun kota tanpa konsep yang matang adalah mimpi buruk bagi warganya, dan konsep yang matang tanpa eksekusi dalam bentuk program kerja adalah mimpi di siang bolong tentunya.
Cianjur akan seperti apa lima tahun ke depan, akan sangat bergantung kepada gaya kepemimpinan bupatinya saat ini. Jika ia konsisten akan janji-janjinya pada saat ia membujuk rayu calon pemilih memnjelang pilkada 2015 direalisasikan, besar keyakinan Cianjur akan benar-benar jago sebagaimana CIanjur Jago yang ia gembar gemborkan satu tahun terakhir ini. Rakyat akan besatu padu dan larut dengan steakhholder lainnya dalam setiap program pembangunan bersama-sama membangun Cianjur lebih maju dan agamis. Namun sebaliknya, jika perangai Bupati sama dengan perilaku politik yang pernah ia tampilkan ketika menjadi anggota legislatif beberapa waktu lalu, tidak istiqomah dalam megemban amanah rakyat lima tahun ke depan, Cianjur akan sulit untuk berkembang, bahkan mungkin Cianjur akan tersungkur hingga ke titik nadir keterbelakangan dalam beragam aspek pembangunan baik infrastruktur terlebih pembangunan suprastruktur (mentalitas). Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini lebih cenderung menggiring para pemuda usia produktif kuliah, masuk ke zona-zona industri kaum kapitalis dan menjadi kuli untuk kepentingan para pengusaha asing, daripada memberikan banyak beasiswa untuk para calon sarjana di kampus-kampus ternama sebagai upaya mempersiapkan calon-calon pemimpin Cianjur masa depan.
Inkonsistensi terhadap komitmen politik merupakan bencana besar bagi keberlangsungan hidup rakyat disebuh Negara, pun demikian dengan Cianjur dan Bupatinya. Memimpin Cianjur harus dengan jiwa yang menang, menang dalam pengertian terbebas dari belenggu konspirasi politik elit partai yang merongrong APBD. Saatnya Bupati kini menjadi milik semua rakyat Cianjur, bukan lagi milik Partai Golkar, PKB, atau PBB, karena perhelatan pilkada sudah lama usai. Ingatlah selalu logika sederhana Queizon Mollina, Presiden Persemakmuran Filifina pada tahun 1933 pernah berujar bahwa seorang negarawan hendaknya terbebas dari kepentingan partai politik, loyality to party end, when loyality to country begins.
Cianjur Jago tidak akan menjadi sesuatu yang membangun kualitas hidup rakyat Cianjur, jika Bupatinya tidak lebih dahulu Jago. Jago untuk tidak diintervensi oleh partai politik, jago untuk tidak memanipulasi program kerja menjadi proyek, jago untuk tidak korupsi, jago untuk tidak rakus terhadap kekuasaan, dan jago untuk tidak mengorbankan rakyat demi kepentingan politik pragmatis. Jika sebaliknya, Bupati terkooptasi oleh partai-partai pngusung, maka tegas saya katakana bahwa kalimat Cianjur Jago hanyalah isapan jempol belaka, kalimat tanpa makna, dan hanya kebohongan demi kebohongan yang akan muncul kemudian dari pasangan IRM-Herman ini. Program pemerintah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang dirindukan oleh rakyatnya, melainkan sesuatu yang memuakkan, karena pembangunan tidak lagi berbasis kinerja, berbasis kebutuhan rakyat, dan tidak berangkat dari aspirasi warga, akan tetapi lebih kepada proyek-proyek manipulasi birokrasi dan elit politik di dalam lingkaran Sang Bupati dalam rangka menghabiskan dana rakyat APBD untuk kepentingan sekelompok orang dan golongan.
Jujur saja, bagi penulis, ada kegelisahan dalam hati menyikapi karier politik sang Bupati dari awal. Ketika untuk pertama kalinya menjadi Ketua DPD KNPI CIanjur melalui Aklamasi (karena calon tunggal) di hotel Cianjur Cipanas tahun 2007, hingga menjadi anggota legislatif setengah hati (tidak tuntas 5 tahun masa jabatan anggota DPRD), ada kebiasaan melakukan lompat-lompat politik (political jumping) dan tidak konsisten pada satu jabatan public serta tidak tuntas menjalankan amanah rakyatnya.
Pertanyaan saya simple saja untuk saudara IRM, apakah pada perhelatan Pilgub Jabar 2018 saudara IRM pun akan turut serta menjadi bagian dari perhelatan demokrasi Jawa Barat?, (karena tergoda jabatan yang lebih prestisius), lantas meninggalkan beragam permasalahan di Kabupaten Cianjur begitu saja. Jika hal ini terjadi, tegas saya katakan bahwa anda tidak lebih baik dari Bupati Cianjur sebelumnya, dan tagline CIanjur Jago tak ubahnya hanya sebatas tulisan kusut di atas kertas tisu yang kisut, tak bernilai sedikitpun. Tak lupa, seuntai doa saya panjatkan kepada Tuhan, semoga anda amanah, dan tercerahkan dalam mengemban jabatan anda selaku bupati di Tatar Santri ini. Semoga. Hanya waktu jualah yang akan mampu menjawab semua. (Wassalam. Disarikan dari berbagai sumber)
Cianjur, 09 Desember 2016
Penulis
Langganan:
Postingan (Atom)