GUNTING JALAN

BUPATI GUNTING JALAN DAN JEMBATANPUN AMBRUK
“ Politik Mercusuar Bupati awal Kebangkrutan Pembangunan“

Oleh : Ridwan Mubarak (082214777004/ 085723307081)
(Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik Fidkom UIN SGD Bandung, UNPI Cianjur,
dan Pengurus KNPI Jawa Barat)


“ Semulia-mulianya seorang manusia adalah seseorang yang memiliki adab (ETIKA), merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika ia berdaya dan bersikap adil ketika ia kuat “. (Alhadits).

Miris, itu mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan realitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur. Miris yang penulis maksudkan bukan pada wilayah konsep ataupun perencanaan pembangunan tersebut, karena penulis yakin, Bupati Cianjur saudara IRM dengan kabinetnya sudah memikirkan konsep pembangunan secara ideal dan matang. Buktinya, logo Cianjur Jago sebagai tagline semangat membangun Cianjur lima tahun ke depan sudah menyebar hingga ke pelosok dan sudut-sudut kota. Meskipun memang, berdasarkan survei lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami semangat Bupati dalam membangun kotanya. Tak terkecuali masyarakat Cianjur (mungkin sebagian) hingga saat ini masih belum faham dengan Cianjur Jago, dan masyarakatpun hingga detik ini masih banyak yang bertanya, rek dibawa kamana jeung rek dikumahakeun Cianjur teh?.  
Sekali lagi miris. Di pusat kota, Bupati melalui dinas terkait (Bina Marga, Cipta Karya,  Pertamanan, dll) disibukan dengan aktivitas pembongkaran trotoar dan pengguntingan jalan-jalan protokol (mempersempit ruas jalan, meminjam istilah Koran lokal BC). Gedung-gedung milik instansi yang dianggap tidak produktif dirubuhkan, pasar induk Cianjur di relokasi, taman-taman kota dicipta, gedung-gedung sekolah di pusat kota segera di relokasi pula, hingga wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka, menjadi agenda besar sang Bupati yang terus disorot oleh semua kalangan (Akademisi, Politisi, Birokrasi, sampai tukang terasi, mungkin). Pastinya, agenda besar pembangunan untuk menata ulang Cianjur lebih beradab, maju dan agamis, suka ataupun tidak akan menyita energi ekstra Bupati dan Kabinetnya. Bersiap-siaplah Bupati untuk mengernyitkan dahi, lebih dari biasanya. Dalam potensi besar (jabatan Bupati) selalu ada tangggungjawab yang besar pula terhadap 2,3 juta rakyat Cianjur.  
Genderang pembangunan sudah ditabuh. Pembongkaran demi pembongkaran dan relokasi sarana-sarana vital milik publik, sudah dilakukan, dampaknyapun sudah dirasakan oleh masyarakat, minimal kemacetan dan kesemerautan menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Cianjur saat ini. Berikutnya, Bupati harus bergerak cepat guna merekontruksi tata ruang wilayah menjadi lebih nyaman dan memenuhi syarat estetika sebagai sebuah kota yang memang “Jago” dalam menata kotanya. Jika tidak, alih-alih pembangunan akan dimaknai sebagai solusi, yang ada agenda pembangunan akan dipahami sebagai sesuatu yang memunculkan masalah baru (biang masalah). Dengan kata lain, agenda pembangunan menjadi bahan cibiran karena tidak mewakili aspirasi warga juga tidak berbasis research akademis. Selanjutnya, jangan salahkan warga ketika banyak yang berasumsi bahwa pembangunan di Kabupaten Cianjur, tak lebih dari orderan elit politik yang hidup dalam lingkaran Bupati terpilih, demi memperoleh sisa lebih anggaran dari proyek.
Lain kota, lain desa. Jika di pusat-pusat pemerintahan Bupati tengah direpotkan dengan Konsep Cianjur Jagonya, lain halnya dengan masyarakat di Kampung Pajagan Rt. 03 Rw.02, Desa Salamnunggal, Kec. Cibeber Cianjur dengan sasak gantungnya. Sebanyak 23 orang yang tengah melintasi jembatan (sasak Gantung sepanjang 63 meter) tersebut tercebur dan hanyut ke dalam sungai Cisokan serta menenggelamkan ke 23 korban.  Beruntung, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ambruknya jembatan gantung tersebut. Jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Cibeber dengan kecamatan Bojongpicung ini merupakan jembatan yang terbuat dari anyaman bambu yang dihubungkan dengan kawat sling dan merupakan jalur penghubung yang tidak pernah sepi dilintasi oleh warga dari setiap penjuru desa. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat setempat, perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2012 oleh masyarakat.
Jika kita cermati secara seksama, secara filosofis ketersediaan jembatan dalam kehidupan manusia tidak sekedar wujud fisik yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Lebih dari itu, bagi manusia yang berbudaya, jembatan adalah harapan kehidupan. Melalui bentang jembatan yuang kokoh, asa pun tumbuh dan berkembang, harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera diseberang jembatan, menjadi daya magnet tersendiri bagi warga desa untuk melintasinya. Sebaliknya, jembatan gantung yang terbuat dari bahan yang alakadarnya, selalu menggelisahakan bagi mereka yang akan melintasinya. Ancaman tercebur ke dalam sungai dan terbawa hanyut oleh pusaran air yang deras, menjadi penghambat warga desa untuk menggapai segala cita-cita, segala harapan dan keinginan, demi hidup sejahtera diseberang jembatan sana. Ya, setiap orang berhak untuk sejahtera, tak terkecuali warga kampung Pajagan yang kini jembatan harapannya ambruk karena minimnya perhatian pemerintah.
Ambruk karena minimnya kepedulian pemerintah untuk memperjuangkan nasib rakyatnya dipinggiran-pinggiran kota. Birokrasi Cianjur dan elit politiknya (terutama Bupati) hanya sibuk mempersolek wajah bagian depan (kota sebagai etalase pembangunan), dan lalai dalam usahanya untuk turut membangun insfrastruktur di pedesaan. Harusnya, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di Kampung Pajagan dengan membangun jembatan permanen yang “layak dan manusiawi” tidak harus menunggu korban terlebih dahulu, lantas seolah-olah peduli dan tergopoh-gopoh menjanjikan untuk memperbaikinya. Skala prioritas membangun Cianjur lebih beradab, menjadi sesuatu yang harus disegerakan, tanpa harus mendahulukan pencitraan melalui konsep politik “mercusuar” yang tidak mendidik. Politik mercusuar merupakan strategi kebijakan membangun kota dengan segala kemewahannya, dan menapikan kebutuhan warga desa untuk membangun kampungnya. Nampak kokoh dan gemerlap di luar, namun sebenarnya rapuh dan tidak mengakar. Politik “pembangunan mercusuar”, kini nampak tengah dipraktekan oleh Bupati dan kabinetnya di Cianjur kita. Biasanya lebih berorientasi kepada kepentingan politik partai, ketimbang fokus pada upaya memanusiakan warganya. Rakyat hanya dijadikan tumbal dari suatu arogansi dari oknum elit poitik dan penguasanya.  
Menurut logika sederhana penulis, andai saja biaya membangun estetika kota dengan membongkar segala yang ada di bahu jalan protokol Cianjur, seutuhnya dilimpahkan untuk membangun infrastruktur desa (termasuk jembatan rawayan Pajagan yang kini ambruk), itu akan jauh lebih bermanfaat dan bernilai bagi rakyat. Secara material (bahan), trotoar dan ruas jalan di sepanjang jalan Raya Cianjur (HOS Cokroaminoto, Mangunsarkoro, Selakopi, dsb.) masih layak untuk dipergunakan, baik oleh pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor. Prinsip mementingkan yang penting dan tidak mementingkan yang kurang penting adalah kunci dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Cianjur (meminjam istilah Dahlan Iskan).
Kualitas pembangunan  suatu daerah akan sangat berbading lurus dengan kualitas Bupatinya. Bupati dengan kualitas personal yang baik, akan mampu menciptakan iklim pembangunan yang baik pula. Terobosan-terobosan pembangunan yang kreatif dan inovatif akan muncul, karena konsep awalnya benar-benar berangkat dari kebutuhan rakyat bukan kebutuhan pejabat ataupun pimpinan partai sebagai kompensasi politik terpilihnya Bupati. Pun sebaliknya, Bupati yang tidak professional, hanya akan menjadi biang masalah (Bupati Biang Kerok) dan beban sejarah bagi rakyatnya. Karena ia telah melakukan kekliruan dan kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan untuk membangun daerahnya.
Hal yang utama yang yang harus Bupati camkan, bahwa membangun Cianjur harus dengan hati, tidak cukup dengan logika politik kalah menang, lantas rakyat menjadi taruhan. Membangun dengan jiwa yang menang, tanpa intervensi parpol dan tim sukses harusnya. Etika dalam membangun kota adalah hal yang utama, karena estetika kota tidak akan pernah bisa dinikmati, ketika Bupati tidak memahami etika dalam membangun daerahnya. Kesejahteraan hidup rakyat menjadi cermin kesuksesan Bupatinya, jika tidak berhasil, berarti anda Game Over !!!. (Wassalam, dari berbagai sumber).
Cianjur, 14 Desember 2016
Penulis