CIANJUR MERINDU NEGARAWAN BUKAN POLITISI “ Suatu Upaya Mempertegas Citradiri sebagai Negarawan yang Humanis”

CIANJUR MERINDU NEGARAWAN BUKAN POLITISI

“ Suatu Upaya Mempertegas Citradiri sebagai Negarawan yang Humanis”

Oleh: Ridwan Mubarack

HP. 081809448318

(Penulis Adalah Ketua Forum Dosen Muda/ FORDEM Cianjur dan bergiat

di UNPI, UNSUR, UT, dan UIN Bandung)

“Kalian semua adalah pemimpin, bertanggung jawab atas kepemimpinannya, Amir yang dipilih oleh manusia adalah pemimpin, dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suami, dia akan ditanya tentangkepemimpinannnya, seorang budak menjadi pemimpin untuk memelihara harta majikannya, diapun akan ditanya tentang hartanya, ketahuilah masing-masing kalian adalah pemimpin, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian”.

(HR. Bukhari 2368).

Beberapa waktu lalu, penulis sempat terhenyak oleh statement seorang tokoh terkemuka di Cianjur melalui salahsatu media cetak lokal, bahwasanya Cianjur saat ini membutuhkan sentuhan seorang politisi muda untuk membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada. Tanpa bermaksud menggurui, perbedaan persepsi terkait dengan proses memaknai kata ataupun redaksi kalimat dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat asasi. Namun jika kita merujuk kepada realitas yang kita hadapi sekarang, para politisi di negeri ini mempunyai beban sejarah yang sangat panjang atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebutlah saja politisi dan negarawan sebagai dua kelompok tipikal manusia yang memiliki wewenang atau kebijakan  (policy) dalam mengelola dan membangun Republik ini.

Berdasarkan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politikus (jamak: politisi) adalah seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan di sebuah negara. Lantas apa yang dimaksud dengan negarawan?. Masaih menurut KBBI, Negarawan adalah seseorang yang ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Jadi, inti dari aktivitas politisi dan seorang negarawan adalah mengelola negara.

Lantas apa pula Negara? Negara mempunyai beberapa definisi. Menurut Hegel, menyatakan bahwa negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Roger F. Soltau, menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat bukan atasnama individu atau kelompok. Sedangkan menurut Prof. R. Djokosoetono, menyatakan bahawa negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Konklusi dari definisi negara tersebut adalah bahwa dalam kehidupan bernegara, seorang politisi ataupun negarawan haruslah mendahulukan kepentingan bersama yang menjadi kebenaran nilai yang bersifat universal, bukan kepentingan kelompok apalagi individu sang penguasa dan keluarga besarnya.

Hal yang sangat tegas yang membedakan antara politisi dan negarawan adalah pada aspek orientasi kepemimpinan. Meskipun keduanya sama-sama mengelola negara, namun seorang politisi lebih bersikap instan, pragmatis dan transaksional. Ia hanya berpikir temporal lima tahun kedepan dan pertimbangannya bukan maslahat tidak maslahat melainkan untung dan rugi. Konstituen politik yang seharusnya dimuliakan karena telah berperan menghantarkan ia menjadi elit politik pejabat negara, malah dieksploitasi dan dijadikan alat kepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya. Seorang politisi sangat memungkinkan menjadi seorang pemimpin dengan watak penguasa yang tujuan berpolitiknya hanya satu, yakni melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara, bila perlu menghalalkan segala cara.

Lain hal ketika kita membincangkan sosok seorang negarawan. Negeri kita umumnya, dan Cianjur secara khusus sangat merindukan sosok-sosok pemimpin yang berwatak negarawan. Negarawan pastilah memahami segala hal terkait dengan konsep manajemen, dan sangat mungkin iapun seorang manager dalam bidang pemerintahan. Orientasi berpikirnya bukan lagi kekuasaan melainkan memaslahatkan umat sepanjang hayat, tanpa pamrih melanggengkan kekuasaannya. Seorang negarawan senantiasa berpikir sepanjang hayatnya untuk kebaikan kehidupan rakyat. Ia adalah pribadi yang gelisah atas setiap keterpurukan yang mendera bangsanya. Founding Father kita Bung Karno adalah sosok seorang negarawan yang sangat dicintai oleh rakyat. Menyikapi realitas kebangsaannya pada awal-awal berdirinya Republik ini, ia tegas menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak miskin, melainkan dimiskinkan, rakyat Indonesia tidak bodoh melainkan dibodohkan, oleh siapa?, oleh sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, oleh para politisi yang selalu haus akan kekuasaan dan penguasaan sumber-sumber material.

Kita selaku anak bangsa yang tinggal di daerah, membutuhkan ruang-raung aktualisasi seluas-luasnya, kita memerlukan ruang publik (public sphare, seperti yang digagas oleh Habermas) untuk mempertegas identitas diri kita sebagai bagian integral dari apa yang kita sepakati sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ruang publik perspektif Habermas akan terwujud apabila ada sinergitas antara pemerintah yang memerintah dengan rakyatnya yang diperintah. Adanya kerelaan rakyat untuk mau dipimpin oleh seorang negarawan dalam sebuah negara merupakan bentuk kedaulatan utuh tegaknya suatu sistem pemerintahan, selain wilayah, dan konstitusi sebagai prasyarat berdirinya sebuah negara.

Menurut seorang mantan Presiden Persemakmuran Filipina tahun 1933, Quoezone Mollina, untuk dapat membedakan seorang politisi dan negarawan adalah pada wilayah loyalitas terhadap negara. “Loyality to party end, when loyality to Countrys begins” kesetiaan terhadap partai berakhir (menjadi politisi) manakala kesetiaan terhadap negera di mulai (menjadi negarawan). Namun pada prakteknya tidak semudah itu, masih banyak kita temukan kepala daerah hingga presiden sekalipun yang “mendua” alias rangkap jabatan, ya sebagai kepala negara, ia juga sebagai pimpinan parpol. Menjadi kepala daerah sekaligus menjadi pimpinan partai politik. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk perilaku korup penguasa, karena kekuasaan memang cenderung korup. Adagium dari pernyataan Lord Acton (1834-1902) "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan itu cederung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup) hingga hari ini belum ada yang mampu membantah. Karena itu perlu ada kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang itu, untuk mengontrolnya. Almarhum Gus Dur nyaris saja mengeluarkan dekrit presiden jilid dua, saat kekuasaan yang diamanahkan pada beliau sedang berada ditepi jurang keruntuhannya. Itu artinya era absolute power nyaris saja berulang lagi dinegeri ini.

Merujuk kepada realitas pemerintahan di atas, jelas sudah bahwa Kabupaten Cianjur tidak membutuhkan sosok seorang politisi. Yang kita perlukan saat ini adalah seorang negarawan yang dengan kewibawaan dan kharismanya mampu menjadikan Cianjur sebagai mitra terdepan Ibukota Jakarta dan etalase Jawa Barat, tanpa harus mencerabut segala bentuk kearifan lokal yang diwariskan oleh para pinisepuh Cianjur.  Kita butuh negarawan yang mampu mempertegas tiga pilar filosofis hidup rakyat Cianjur, ngaos, mamaos, dan maenpo, sekaligus mempraktekannya dalam pemerintahan. Kita sangat merindukan negarawan-negarawan yang faham akan hakikat kepemimpinan, pribadi yang sudah selesai dengan dirinya, pribadi yang tuntas dengan revolusi kesadaran tanpa harus terjebak dalam konflik-konflik revolusi yang berdarah-darah, kita harus lebih mengutamakan konsesus sosial yang humanis (merujuk kepada logika Emile Durkheim) dalam membangun Cianjur lebih elok hari esok, dan lebih termanusiakan. (Wassalam) * Disarikan dari berbagai sumber.

                                                                                    Cianjur, 13 Oktober 2015